lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Puluhan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Kabupaten Tanah Laut, menyampaikan aspirasi didepan kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut, pagi sekitar pukul 09.00 Wita. Rabu ( 02/06/2021)
Para mahasiswa ini menuntut agar pemerintah transparan. Ada empat poin aspirasi yang mereka sampaikan. Pertama, meminta DPRD sebagai wakil rakyat bersikap mengenai tambang galian C tanpa izin (ilegal).
Kedua, menuntut pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum untuk menindak penambangan galian C tanpa izin (ilegal) di Tala. Ketiga, meminta DPRD Tala memanggil seluruh kepala SKPD se-Tala dan mengklarifikasi terkait penerimaan PTT (pegawai tidak tetap) secara sembunyi-sembunyi dan terindikasi nepotisme.
Keempat, menuntut DPRD Tala langsung turun mengawasi proyek yang ada di Kaipaten Tanahlaut karena banyak ditemukan proyek asal-asalan.
Wakil Ketua DPRD Tanah Laut H Atmari didampingi Komisi II H Junaidi langsung menemui Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Diantara Perwakilan mahasiswa di persilahkan untuk audensi didalam Gedung DPRD tempat sidang paripurna dan Dengan damai para mahasiswa menyampaikan aspirasinya.
Wakil Ketua DPRD Tanah Laut H Atmari, usai audensi dengan mahasiswa mengatakan, dari tiga poin yang di sampaikan mahasiswa kepihak DPRD terkait masalah Tambang Galian C tidak berijin , poin kedua terkait masalah penerimaan tenaga kerja honorer yang tidak transparan dan poin ketiga adanya proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran biaya.
Ia bilang dengan adanya aspirasi mahasiswa ini , pihaknya akan melakukan cek lapangan. Seharunya proyek pembangunan itu sesuai dengan anggaran. ” Ya kan itu uang rakyat, seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat dalam bentuk pasilitas pembangunan yang sesuai diharapkan dan tadi mahasiswa sudah sepakat dengan DPRD”katanya
Terkait dengan Tambang Galian C kata H Atmari , akan berkoordinasi dengan pihak Dinas terkait yang ada di Provinsi. Menyikapi adanya masalah penerimaan tenaga kerja honorer yang tidak sesuai aturan maka pihak DPRD akan memanggil dan melakukan koordinasi terlebih dahulu.
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanah Laut Muhammad Dermawan menangatakan, dari poin yang disampaikan tersebut agar secepatnya ada tindakan dari pihak DPRD.
Kalau tidak ada tindakan dari pihak DPRD maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanah Laut, akan melakukan demo kembali di depan Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. ” Ini kami kasih waktu setengah bulan ” tandasnya
