lent erakalimantan.com, JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka, yang salah satunya disebut berinisial LSP dan diidentifikasi dalam informasi perkara sebagai Listyo Sigit Prabowo.
Pengumuman tersebut disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Selasa (3/11/2026).
Selain LSP, dua nama lain yang turut disebut dalam penetapan tersangka tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam keterangannya, Asep menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga orang dengan inisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.
Menurut penjelasan Kabareskrim, ketiganya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum. Sasaran dugaan tindakan tersebut disebut mencakup sejumlah pihak dari berbagai kalangan.
Selain Presiden Prabowo Subianto, penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Penyidik Dalami Dugaan Akses Ilegal dan Penghapusan Data
Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan aktivitas di ruang elektronik.
Dua aspek yang turut menjadi perhatian adalah dugaan penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.
Asep menyebut dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu materi penting yang tengah didalami dalam proses penyidikan.
Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran terhadap privasi dan keamanan komunikasi kepala negara. Meski demikian, pembuktian mengenai peran masing-masing tersangka tetap menjadi bagian dari proses hukum yang harus dijalankan penyidik.
Sebelumnya Sempat Menjadi Perbincangan Publik
Sebelum Bareskrim menyampaikan perkembangan resmi penyidikan, kabar mengenai dugaan pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri telah beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya mengaku belum memperoleh informasi resmi mengenai kebenaran kabar tersebut.
Ia mengatakan informasi yang beredar saat itu masih sebatas rumor dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Saya belum dapat menjelaskan apa-apa karena itu memang rumor yang berkembang di berbagai media sosial. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan konfirmasi kebenaran atas rumor yang berkembang itu,” ujar Yusril kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).
Dengan pengumuman penetapan tiga tersangka oleh Bareskrim, perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut kini memasuki perkembangan baru.
Proses penyidikan selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara, dugaan perbuatan yang dilakukan, serta peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Editor : Tim Redaksi


