lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Terima aspirasi dari massa aksi pada tanggal 21 September yang lalu, yang menamakan diri dengan Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB).
Dari hasil pertemuan tersebut, Aliansi PBB meminta Dewan Kalsel untuk menyampaikan aspirasi pihaknya ke pusat, dengan harapan aspirasinya bisa sampai ke Presiden Republik Indonesia (RI).
Menyikapi hal tersebut, DPRD Kalsel melalui Wakil Ketua komisi I, Siti Noortita ayu febria beserta 4 orang perwakilan dari Aliansi PBB bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Sekretariat Negara dan DPR RI.
Selain itu, rombongan juga membawa suara aspirasi dari kawan-kawan Mahasiswa, terkait optimalisasi penyelesaian kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM), serta mengupayakan dan memperjuangkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat, ke Komnas HAM RI.
Ditemui disela kegiatan, Tatum sapaan akrab Wakil Ketua Komisi I mengatakan, hari ini pihaknya akan menunaikan amanah dari masyarakat Kalsel terkait dengan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, penolakan terhadap Undang- undang no.11 tahun 2020 tentang cipta kerja, menuntut kenaikan UMP Kalsel di tahun 2023 sebesar 13% serta turunkan dan stabilkan harga bahan pokok.
Dirinya berharap, aspirasi yang disampaikan masyarakat Kalsel dapat di tindaklanjuti pihak terkait dan di sampaikan ke komisi yang membidanginya di DPR RI nantinya.
Sumarlan, perwakilan dari Aliansi PBB ditemui di akhir kegiatan mengatakan, pihaknya hari ini telah menyaksikan dan mengawal DPRD Kalsel untuk menyerahkan suara dari Kawan-kawan Aliansi PBB ke Sekretariat Negara dan DPR RI.
Pihaknya berharap aspirasi dan pernyataan sikap Aliansi PBB yang diserahkan, dapat di tindaklanjuti hingga keputusan tentang kenaikan harga BBM dapat dirubah, serta isu-isu lain yang tertuang didalam surat, akan terus jadi pengawalan kami, tutupnya.
