Lenterakalimantan.com, BANJARMASIN –Ketua komisi I DPRD provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dra. Hj. Rachman Norlias, gelar sosialisasi Administrasi Kependudukan, di Aula Sekretariat Pimpinan Wilayah Aisyiah provinsi Kalimantan Selatan, sabtu (15/4/2023).
Menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kota Banjarmasin, Politisi senior Pantai Amanat Nasional tersebut, mengangkat perda nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan.
Dalam sambutannya Rachman Norlias menjelaskan, data kependudukan ini merupakan data yang penting, untuk pemerintah menentukan langkah – langkah kebijakan, oleh karenanya dirinya berharap masyarakat dapat berperan aktif melaporkan update terbaru status data dirinya.
Lebih lanjut, dirinya berharap masyarakat dapat mengetahui dan menghapal Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna mempermudah kita melakukan registrasi kegiatan apapun, dan apabila terjadi kehilangan dokumen akan mudah untuk dilacak Disdukcapil, ucapnya Rachman Norlias.
Sebab, Sosper kali ini menurut Amah sapaan akrab Rachman Norlias, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaannya kita kolaborasikan dengan aktivasi identitas kependudukan digital.
“Hari ini kita melaksanakan Sosper menggandeng Dukcapil kota Banjarmasin, sekaligus mendatangkan 3 orang staff nya, dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat yang ingin melakukan aktivasi kartu Identitasnya menjadi identitas kependudukan digital. Diharapkan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses ke identitas kependudukan digital”, ungkap Rachman Norlias.
Ditemui diakhir kegiatan Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dukcapil kota Banjarmasin Fakhriawati, S.Sos., M.H, menyampaikan apresiasinya kepada Rachmah Norlias atas terlaksananya kegiatan Sosper kali ini, dirinya menilai kegiatan seperti ini sangat membantu pihaknya dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga aktivasi identitas kependudukan digital dapat terus digenjot pelaksanaannya.
“Sampai saat ini sudah kurang lebih 4000an orang sudah melakukan aktivasi, atau sekitar 1% dari total target 25% yang diberikan kepada kami, kita terus berupaya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, agar segera mengaktivasi identitas kependudukan digitalnya, karena sangat bermanfaat untuk kegiatan pelayanan publik, tutup Fakhriawati.
