lenterakalimantan.com, KOTABARU – Dilaksanakannya Rakor (rapat koordinasi) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan lingkup Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri 13 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan di Kabupaten Kotabaru di sambut baik oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru Awaluddin, S.Hut.
Rakor yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel bertempat di oproom sekretariat Pemkab Kotabaru, Jum’at (21/7/2023).
Saya ucapkan terimakasih atas di selenggarakannya Rakor pada ini yang diikuti 13 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, ucap Awaluddin Anggota DPRD Kotabaru Ketua Komisi II.
Ia mengungkapkan, rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dan dapat merumuskan kebijakan teknis yang strategis sesuai tugas pokok dan fungsi dibidang pertanian dan pangan.
Selain itu, pelaksanaan dan kebijakan dibidang pertanian dan pangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan administrasi dibidang pertanian dan pangan.
“Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan mitra kerja bagi komisi II DPRD yang merupakan lembaga Pemerintah yang berhadapan langsung dengan hajat hidup masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan”, jelasnya.
Menurutnya, Ketahanan Pangan adalah tersedianya bahan pangan yang cukup sehat, beragam dan bergizi untuk setiap orang atau keluarga, dan sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
Di UU itu menjelaskan bahwa Ketahanan Pangan merupakan terpenuhinya kondisi Pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup baik.
UU nomor 18/2012 tentang pangan mejelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik.
Lebih lanjut lagi, semua orang menyadari problematika Pangan saat ini yaitu jumlah penduduk terus bertambah, sementara kebutuhan dan jumlah kualitas Pangan terus berkembang, sementara disisi lain areal pertanian semakin menciut dengan adanya alih fungsi lahan untuk perkebunan.
Sedangkan pembukaan perluasan dan perluasan lahan pertanian harus memperhatikan banyak aspek, seperti masalah lingkungan dan tergantung ekosistem, dan hal ini tentunya optimalisasi lahan yang ada menjadi salah satu solusi.
“Saya berharap dalam rapat koordinasi ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel dan Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dapat memberikan solusi terbaik dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
