lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – JAMPidum Kejagung RI Dr. Fadil Zumhana telah menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative dilingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Penghentian penuntutan yang disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil ekspose yang juga dihadiri Akhmad Yani SH.MH Plt Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan,Selasa (26/3/2024).
Dikatakan Kasi Penkum Kejati Kalsel Yuni Priyono adapun penghentian penuntutan tersebut telah di setujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksan Agung RI sebanyak 5 perkara yaitu, di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dengan tersangka Fiska Rizky Muzrikah yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
Kemudian perkara di Kejaksaan Negeri Tapin dengan tersangka M Kholilur Rohman yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Perkara di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dengan tersangka Arief Noor Rahman yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
Perkara di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dengan tersangka Muhammad Syahdini Rahman yang
disangka melanggar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
“Dan yang kelima perkara di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dengan tersangka ABD Sani yang disangka melanggar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana,” ujar Yuni Priyono.
Menurutnya adapun alasan atau pertimbangan diajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif sesuai Perja No. 15 Tahun 2020 yakni, para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (Vide Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif)
“Tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara; (Vide Pasal 5 ayat (1) huruf b Perja Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif) dan telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, masyarakat merespon positif Vide Pasal 5 ayat (6) huruf b dan c Perja Nomor 15 tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,”jelasnya
