lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Wakil Ketua DPRD H Rahimullah menghadiri pengukuhan 717 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Tanah Laut (Tala) dilaksanakan di depan kantor bupati setempat, Kamis (4/7/2024).
Rahimullah mengatakan, di kesempatan ini sebagai DPRD menyampaikan beberapa hal terkait peran penting BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pembangunan di desa.
BPD merupakan salah satu sistem pemerintahan desa yang memiliki fungsi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdemokrasi.
Sebagai lembaga pengawasan dan aspirasi, sangat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan desa benar- benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
“Oleh karena itu, anggota BPD memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Menurutnya, pengukuhan BPD bukan hanya sekedar acara seremonial, dalam momentum penting ini untuk memperkuat peran dan fungsi BPD pemerintahan desa dan menghadapi berbagai pembangunan yang semakin kompleks.
BPD diharapkan dapat menjadi mitra yang handal dengan pemerintah desa dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang pro-rakyat.
“Saya mengajak seluruh anggota BPD yang baru dikukuhkan untuk selalu profesional , dan semangat dengan penuh tanggung jawab dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, Ingatlah bahwa kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada saudara- saudara sekalian,” ujarnya.
Rahimullah menambahkan, dalam era otonomi daerah peran desa setiap ujung tombak pembangunan semakin penting desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola potensi dan sumber daya yang ada di wilayahnya.
Pemerintah desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat menjadi utama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejara
“Sebagai DPRD Kabupaten Tanah Laut, saya berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas dan peran BPD melalui berbagai program dan kebijakan yang presentasi dan pemberdayaan,” pungkasnya.
