lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Mantan pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yakni AMR, Ditangkap Kejati Kaltim, Senin (19/5/2025).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Tahun 2010-2018 itu ditangkap dalam perkara korupsi dana jaminan reklamasi yang merugikan keuangan negara Rp13 miliar dan kerugian lingkungan Rp58 miliar. Memakai Rompi, Bidang Pidsus Kejati Kaltim langsung membawa AMR ke Rutan Sempaja Samarinda, setelah ditetapkan tersangka dan menahannya untuk 20 hari kedepan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati kaltim, Toni Yuswanto dalam konferensi pers, Senin (19/5/2025) di Kejati Kaltim, mengatakan tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan reklamasi lahan eks tambang batubara CV Arjuna di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.
“Tersangka memberikan surat pencairan dana jaminan reklamasi CV Arjuna, padahal CV Arjuna tidak melaksanakan reklamasi sama sekali,”katanya.
Menurut Toni, dalam perkara dugaan Tipikor Reklamasi Pertambangan Batubara oleh CV Arjuna di Kota Samarinda, Tim Penyidik juga telah melakukan penetapan tersangka dan penahanan rutan terhadap, IEE selaku Direktur Utama CV Arjuna, pada hari Kamis, 15 Mei 2025 lalu.
“Tersangka AMR selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim periode itu ditetapkan tersangka, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-06/0.4.5/Fd.1/05/2025, tanggal 10 Mei 2025,” ujarnya.
Kedua tersangka tersebut, selanjutnya Tim Penyidik melakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda.
Para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Toni menerangkan berdasarkan hasil penyidikan, CV Arjuna merupakan pemegang IUP OP pertambangan batubara dengan luas 1,452 Ha yang terletak di Sambutan, Kota Samarinda yang berlaku sampai dengan 6 September 2021.
CV Arjuna memiliki kewajiban melaksanakan reklamasi dengan terlebih dahulu menyusun rencana reklamasi dan sebagai jaminan atas pelaksanaan reklamasi tersebut dan CV Arjuna wajib menempatkan dana jaminan reklamasi.
Bahwa CV Arjuna telah menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk deposito dan bank garansi untuk tahun 2010-2016, namun pada tahun 2016, Dinas ESDM Provinsi Kaltim menyerahkan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito kepada CV Arjuna tanpa disertai dengan pertimbangan teknis, laporan pelaksanaan reklamasi, penilaian keberhasilan reklamasi dan persetujuan pencairan dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai kewenangannya.
Dasar penyerahan jaminan reklamasi tersebut, CV Arjuna mencairkan deposito dimaksud yang digunakan untuk kepentingan lain, dan sampai dengan saat ini CV Arjuna tidak melakukan reklamasi dan tidak menempatkan kembali jaminan reklamasi serta tidak melakukan perpanjangan jaminan reklamasi dalam bentuk bank garansi,” urai Toni.
Dilakukannya pencairan jaminan reklamasi yang tidak sah tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp.13.128.280.484.00 dan kerugian atas jaminan reklamasi yang tidak diperpanjang atau kadaluarsa sebesar Rp 2.498.500.000,-sedangkan terhadap kerugian lingkungan yang tidak dilakukannya reklamasi yaitu sebesar Rp58.546.560.760.
Editor : CAN
