lenterakalimantan.com, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Selasa (15/7/2025) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Turut mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono. Rakernis kali ini mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” sebagai bagian dari upaya harmonisasi dan sinergi implementasi penataan ruang laut secara nasional.
Rakernis dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan dihadiri oleh seluruh gubernur se-Indonesia atau yang mewakili. Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menekankan pentingnya penguatan ekonomi biru sebagai strategi pembangunan maritim Indonesia yang berkelanjutan.
Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, mengatakan bahwa Rakernis ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, khususnya dalam penanganan isu perubahan iklim, kawasan konservasi laut, serta inisiasi perdagangan karbon.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kita sudah melakukan penanaman mangrove di Kotabaru dan Tanah Bumbu, serta rehabilitasi terumbu karang. Sementara terkait perdagangan karbon masih dalam tahap kajian dan direncanakan terealisasi tahun depan,” jelas Rusdi usai menghadiri kegiatan.
Rakernis ini juga menghadirkan sejumlah paparan materi dari berbagai kementerian terkait. Di antaranya: Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, membahas kebijakan pemerataan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, menyampaikan dukungan penataan ruang laut terhadap swasembada pangan. Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, memaparkan keterpaduan perencanaan pembangunan dan tata ruang dalam RPJPN dan RTRWN 2025–2045. Dirjen Penataan Ruang Laut, KKP, membahas arah kebijakan dan sinergitas tata ruang laut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 2025–2045. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang di wilayah perairan darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Gubernur Jawa Barat turut membagikan praktik baik penyelenggaraan penataan ruang laut di wilayahnya.
Melalui keikutsertaan dalam Rakernis ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan tata ruang laut nasional dan mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Editor : Tim Redaksi
