lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting bertajuk “Obrolan Pagi Seputar Inflasi” (HLM OPSI) di salah satu kedai kopi di Banjarmasin, Kamis (24/7/2025). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Sarifuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TPID Kalsel.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari KPw BI, DJPb, BPS, BPKP, Bulog, BMKG, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Polda, dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Farhan, menyebutkan bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg menjadi salah satu isu utama yang dibahas. Menurutnya, distribusi gas melon kini mulai membaik setelah sempat terganggu akibat libur panjang dan hambatan teknis di lapangan.
“Pemerintah provinsi sudah meminta para bupati dan wali kota untuk meningkatkan pengawasan agar distribusi gas melon lebih tepat sasaran,” ujar Farhan.
BACA JUGA : Pemprov Kalsel Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi Lewat Rakor Virtual Bersama KPK
Ia mengapresiasi kebijakan Bupati Hulu Sungai Tengah yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg sebesar Rp25.000 disertai sanksi bagi pelanggar. Kebijakan ini dianggap sebagai contoh konkret pengendalian distribusi di daerah.
Dalam diskusi, Pertamina dan Hiswana Migas menjelaskan kondisi terkini distribusi LPG 3 kg. Pertamina juga mengimbau agar pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran untuk mendorong masyarakat mampu agar tidak menggunakan gas bersubsidi. Hal ini menanggapi temuan bahwa gas melon masih dikonsumsi kelompok masyarakat non-subsidi (desil 4 ke atas).
TPID Provinsi Kalsel juga mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pembentukan BUMD Pangan. Salah satunya dengan memfungsikan BUMD Bangun Banua untuk membentuk divisi khusus pangan.
BACA JUGA : Pemprov Kalsel Dukung Koperasi Merah Putih Indrasari Jamin Stabilitas Harga Bahan Pokok
Sebagai bagian dari penguatan program, TPID akan mengikuti pelatihan capacity building pada 28–29 Juli 2025 di Jakarta. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh TPID kabupaten/kota, didukung oleh Bank Indonesia dan Pemprov Kalsel.
“Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran,” tutup Farhan.
Editor : Tim Redaksi
