lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Konsolidasi yang digelar di bawah Jembatan Banua Anyar, Jumat (29/8/2025) malam, berujung pada kesepakatan besar.
Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) Melawan memastikan akan menggelar aksi turun ke jalan pada Senin (1/9/2025) mendatang.
Dalam konsolidasi yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan mahasiswa dan komunitas ojek online (ojol), disepakati sejumlah tuntutan utama.
Tuntutan tersebut antara lain:
1. Mendesak reformasi DPR, dengan pemangkasan gaji dan tunjangan yang dinilai berlebihan, serta transparansi penggunaan dana publik. Aliansi juga menuntut kehadiran langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, tanpa diwakilkan.
2. Menuntut reformasi Polri dengan revisi UU Kepolisian, serta mengecam keras tindakan represif aparat. Kapolri diminta bertanggung jawab penuh, dan bila tak mampu menunjukkan komitmen, diminta segera mundur.
3. Mendesak pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas saat aksi di Jakarta.
4. Menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, serta konflik agraria perkebunan sawit yang merugikan masyarakat, khususnya di Kotabaru dan wilayah Kalsel lainnya.
5. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Dan juga di antaranya menolak tindakan represif aparat, mendesak pencopotan Kapolri, serta menuntut transparansi atas kasus tewasnya seorang driver ojol saat aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Kami sepakat bergerak hari Senin. Tuntutan kami jelas, menolak represifitas kepolisian, mendesak Kapolri dicopot, dan meminta transparansi penanganan kasus tewasnya rekan ojol. Kalau tuntutan ini tidak dipenuhi, aksi bisa berlanjut dan berulang,” tegas Florentino Mario dari Aliansi Rakyat Kalsel Melawan saat ditemui wartawan.
Selain isu nasional, aliansi juga mengangkat persoalan lokal yang dianggap krusial, di antaranya rencana penetapan kawasan Meratus sebagai taman nasional serta program transmigrasi di Kalsel.
Menurut Mario, kebijakan itu berpotensi merugikan masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan secara turun-temurun.
“Selama 15-20 tahun masyarakat adat mendorong pengakuan hak ulayat, tapi belum ada undang-undang yang sah. Kalau kawasan adat langsung dialihkan jadi taman nasional, masyarakat kehilangan hak tinggal di tanah mereka sendiri,” ujarnya.
Terkait aksi Senin nanti, aliansi menargetkan sekitar 3.000 massa gabungan akan turun ke jalan. Rangkaian aksi akan diawali long march dari Taman Kamboja menuju halaman DPRD Kalsel, dilanjutkan dengan orasi, teatrikal, serta bertahan di lokasi hingga mendapat tanggapan konkret dari wakil rakyat.
Mereka juga menegaskan, aksi dipastikan bersifat terbuka dan tidak menutup kemungkinan partisipasi massa dari luar daerah.
“Kalau DPRD dan pemerintah daerah tidak merespons serius, aksi bisa berlanjut bahkan lebih besar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mario menekankan pentingnya media untuk ikut menyoroti isu-isu lokal di balik gerakan ini.
“Isu transmigrasi, Meratus, pendidikan, dan eksploitasi tambang ilegal di Kalsel harus diangkat. Jangan sampai kebijakan yang merugikan rakyat jalan begitu saja tanpa kontrol publik,” tutupnya.
Editor : RIAN
