lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan jawaban Gubernur Agustiar Sabran atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2025.
Jawaban itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III, yang dipimpin Ketua DPRD Arton S. Dohong di ruang rapat paripurna, Senin, 25 Agustus 2025.
Edy memaparkan jawaban gubernur atas sejumlah isu yang disorot fraksi. Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, ia menyebut penurunan PAD dan transfer pusat akan diantisipasi melalui inovasi pendapatan berkelanjutan.
Caranya dengan meningkatkan kualitas layanan perpajakan, memperluas basis wajib pajak, mengoptimalkan aset daerah, hingga mempercepat digitalisasi sistem pengelolaan PAD.
“Efisiensi belanja tetap dilakukan dengan memperhatikan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan,” kata Edy.
Ia menambahkan Pemprov juga menguatkan mekanisme pengaduan melalui SP4N-LAPOR dan PPID.
Fraksi Golkar menyinggung target pertumbuhan ekonomi 5,60 persen. Menjawab itu, Edy menegaskan pemerintah daerah mendorong pemasaran produk UMKM berbasis lokal, intervensi kualitas produk, pasar murah, serta pengembangan sektor pariwisata.
Soal serapan anggaran yang belum maksimal, ia menjelaskan efisiensi sudah dilakukan melalui pergeseran APBD. Sedangkan terkait SiLPA, penggunaannya merujuk hasil audit BPK dan telah dianggarkan sesuai aturan.
Fraksi Gerindra menyoroti stabilitas harga bahan pokok. Edy menuturkan pemerintah menyiapkan subsidi melalui pasar penyeimbang, gerakan pangan murah, subsidi transportasi, hingga digitalisasi informasi harga untuk menekan spekulasi.
Untuk stunting, kata dia, program lintas sektor sudah dijalankan dan dijadikan prioritas pembangunan di kabupaten/kota.
Kepada Fraksi NasDem, Edy memastikan perubahan APBD diarahkan penuh pada program prioritas daerah. Namun, ia mengingatkan defisit anggaran masih terjadi karena pendapatan daerah sangat bergantung pada transfer pusat.
“Saya mengajak seluruh anggota dewan untuk bersama-sama fokus dan bersinergi dalam meningkatkan pajak serta mencari sumber pendapatan baru agar APBD kita sehat dan mandiri, tidak bergantung pada pemerintah pusat,” ujar Edy.
Fraksi Demokrat menyoroti pemangkasan belanja modal. Edy menekankan kualitas pelayanan publik tetap dijaga lewat program prioritas Kalteng Bermartabat, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna membuka keterisolasian wilayah.
Sementara itu, menjawab Fraksi PKB, Edy menegaskan setiap penggunaan APBD, baik murni maupun perubahan, selalu sesuai aturan dan melibatkan DPRD lewat rapat Banggar.
Adapun catatan Fraksi PAN tentang pembangunan infrastruktur dasar di pelosok, ia mengakui keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus selektif menentukan prioritas pembangunan.
“Atas seluruh pertanyaan yang sifatnya membangun dan juga persetujuan atas rancangan Perubahan APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” tutup Edy.
Ketua DPRD Arton S. Dohong menambahkan, bila masih ada hal yang butuh penjelasan lebih rinci, akan dibahas dalam rapat Banggar DPRD bersama TAPD Pemprov Kalteng.
“Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lenih lanjut terperinci atau atensi dapat dibahas dalam rapat Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Kalteng,” katanya.
Editor: Can
