lenterakalimantan.com, KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya mengatasi persoalan kesenjangan sosial, khususnya masalah perumahan layak huni. Data terbaru mencatat, sekitar 250 ribu warga Kaltim belum memiliki rumah, dan 50 ribu rumah dinyatakan tidak layak huni.
Gubernur Kaltim Dr. H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan, solusi atas persoalan tersebut membutuhkan sinergi pemerintah dan pihak swasta. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke PT Kideco Jaya Agung, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Jumat (19/9/2025).
“Tidak hanya pemerintah, pusat dan daerah, tetapi swasta juga harus ikut berperan. Hari ini Kideco hadir menjadi mitra pembangunan,” ujar Harum, yang hadir bersama Anggota Komisi VI DPR RI Hj Syarifah Suriadah.
Selama lebih dari 40 tahun beroperasi, PT Kideco disebut banyak berkontribusi untuk warga Paser maupun Kaltim. Gubernur berharap, perusahaan ini terus memperluas serapan tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung, M Kurnia Ariawan, menyampaikan pihaknya konsisten menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan Kideco tengah mengembangkan program Net Zero Emissions 2050 dengan pemanfaatan energi bersih.
“Mulai dari listrik tenaga surya, bus listrik untuk transportasi karyawan, hingga program penghijauan kami jalankan demi mendukung keberlanjutan,” jelas Kurnia.
Kunjungan tersebut juga ditandai penandatanganan kesepakatan bersama Pemprov Kaltim, Pemkab Paser, dan Pemkab Penajam Paser Utara tentang pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Sistem Long Kali (Paser–PPU).
Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji bersama istri Hj Wahyu Seno Aji, Bupati Paser Fadli Fahmi, Wakil Bupati Ikhwan Antasari, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, serta jajaran perangkat daerah Pemprov Kaltim dan manajemen PT Kideco Jaya Agung.
