lenterakalimantan.com, KALTIM – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa pembangunan di Kaltim akan tetap berjalan meskipun pemerintah pusat berencana memangkas anggaran untuk daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun depan.
Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Kaltim diperkirakan mencapai 73 persen. Meski kebijakan tersebut diprediksi berdampak pada pembangunan infrastruktur fisik, Gubernur Harum memastikan pelayanan publik tidak boleh terganggu.
“Yang penting, pelayanan publik harus tetap terjaga,” tegasnya saat meninjau jalur Sotek–Bongan, Jumat (17/10/2025).
Menurut Gubernur Harum, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum, harus tetap berjalan dengan baik.
Ia menambahkan, dalam berbagai rapat pimpinan setiap Senin, dirinya selalu mengingatkan jajaran Pemprov Kaltim untuk terus melakukan optimalisasi penerimaan daerah berbasis sumber daya alam terbarukan, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
