lenterakalimantan.com, JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo tampil sebagai salah satu panelis dalam CNN Indonesia Leadership Forum bertajuk “Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita” yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Dalam forum itu, Wagub Edy Pratowo menyuarakan harapan agar Pemerintah Pusat menerapkan sistem pembagian dana bagi hasil (DBH) yang lebih proporsional antara pusat dan daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
Menurut Wabup Edy Pratowo, Kalteng memegang peran strategis sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional melalui kekayaan sumber daya alam (SDA) dari sektor perkebunan dan pertambangan.
Ia menyoroti masih timpangnya porsi DBH yang diterima daerah, meski Kalteng menjadi penghasil utama komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan batu bara.
“Kalteng itu kan kaya dengan potensi sumber daya alam. Kita di perkebunan kelapa sawit saja, itu luas lahannya 3 juta hektare. Sawit 3 juta hektare. Itu baru di perkebunan, belum lagi sektor perhutanan. Terus pertambangan. Kita punya batu bara, silika, sirkon, bauksit,” ujar Wagub Edy.
Dia mengungkapkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor SDA secara nasional mencapai ratusan triliun rupiah, namun nilai yang kembali ke daerah penghasil, termasuk Kalteng, justru sangat kecil.
“Melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Itu kan ratusan triliun, triliunan. Nah, ketika kembali ke daerah, ke Kalimantan Tengah, ke daerah penghasil, itu nilainya nggak sampai ratusan, enggak sampai triliunan, bahkan mungkin hanya sekian miliar,” tuturnya.
Ketimpangan itu, lanjut Wagub Edy, berdampak langsung pada lambatnya pembangunan di daerah, terutama di sektor infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.
Padahal, pembangunan infrastruktur menjadi kunci membuka konektivitas antarwilayah dan menggerakkan ekonomi masyarakat di pedalaman.
Ia menegaskan, pembagian hasil yang lebih adil tidak hanya memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
Dengan dukungan pendanaan yang memadai, kata Edy, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan pabrik pengolahan, fasilitas hilirisasi, serta infrastruktur penunjang ekonomi lainnya.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah, menekan inflasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
Editor: Rian
