lenterakalimantan.com, MARTAPURA – DPRD Kabupaten Banjar menggelar Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Banjar, Martapura, Kamis (20/11/2025). Agenda ini menjadi langkah penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, pimpinan dan anggota DPRD dari seluruh fraksi, serta perwakilan perangkat daerah. Kehadiran lengkap para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan penyusunan APBD berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Apresiasi Bupati atas Kerja Sama DPRD Banjar
Dalam sambutannya, Bupati Banjar, Saidi Mansyur, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Banjar atas kerja sama yang baik, terutama dalam penyelesaian Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel (BPD Kalsel).
“Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi DPRD, sehingga pembahasan Raperda penyertaan modal BPD Kalsel dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Saidi.
Rincian Penyertaan Modal Daerah yang Dibahas
Saidi juga menjelaskan sejumlah rencana penambahan penyertaan modal yang tercantum dalam Raperda, yaitu:
- Perumda Pasar Bauntung Batuah
Penambahan modal berupa aset daerah, yakni bangunan kantor PD Pasar Bauntung Batuah tahun 1991 dengan nilai Rp2.655.496.000. - PT Air Minum Intan Banjar Perseroda
Penyertaan modal berupa pengadaan dan pemasangan sarana-prasarana air bersih senilai Rp75.455.294.000. - PT BPR MBS Perseroda
Penambahan modal sebesar Rp12,5 miliar untuk mendukung program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis). Penyertaan modal ini direncanakan bertahap mulai 2026–2030, masing-masing Rp2,5 miliar per tahun.
Harapan Pemerintah Daerah untuk Pembahasan APBD 2026
Usai rapat, Bupati Saidi menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyempurnakan APBD 2026.
“Kami berharap dukungan, masukan, dan kritik dari DPRD dapat terus mengalir agar kinerja Pemerintah Daerah semakin maksimal,” ungkapnya.
Raperda APBD 2026 Masih dalam Proses Pembahasan
Hingga rapat paripurna tersebut, Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 belum ditetapkan. Pembahasan terkait program prioritas, pagu anggaran, dan penjabaran kebijakan masih akan dilanjutkan dalam rapat-rapat berikutnya sebelum disahkan menjadi APBD 2026.
Penulis: Ghina Nur Azzizah
Editor: Rizki
