lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar, mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang sudah dibangun dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam rangka pengawasan obat dan makanan serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sinergi strategis dengan Pemerintah Daerah sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Taruna Ikrar, dalam Diskusi Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin (17/11/2025).
Pemerintah Kabupaten Tabalong menghibahkan tanah di Desa Maburai seluas 6.924 m2 untuk keperluan pembangunan Kantor BPOM Kabupaten Tabalong serta Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan yang akan dioperasikan tahun depan.
Fasilitas itu diakuinya menjadi yang pertama di Indonesia.
“Laboratorium MBG di Tabalong akan menjadi yang pertama di Indonesia dan bisa ditiru daerah lain,” ucapnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, para Bupati/Wali Kota, OPD, pelaku UMKM, serta jajaran BPOM pusat dan UPT BPOM, Taruna menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan adalah aspek vital yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.
“BPOM tidak hanya mengawasi, tetapi memastikan kualitas hidup. Kontribusi BPOM terhadap perekonomian diperkirakan mencapai Rp6.000 triliun, sebuah amanah besar yang membutuhkan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, menjelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh BPOM sendirian, melainkan perlu didukung pemerintah daerah dan seluruh stakeholder.
“Kinerja BPOM perlu didukung karena menyangkut apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Tabalong,” jelasnya.
Terkait dengan pembangunan Laboratorium Kesehatan dan Keamanan Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG), Rifani dengan tegas mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabalong akan terus berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan MBG di wilayah.
“Kami ingin niat baik bapak Presiden melalui MBG bisa tewujud, jangan sampai terjadi hal hal yang tidak di inginkan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, BPOM RI menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) kepada sejumlah pelaku usaha, sebagian besar dari sektor kosmetik.
Langkah ini menjadi penguatan terhadap UMKM agar dapat naik kelas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.
Acara juga ditutup dengan pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota berkinerja terbaik dalam pemanfaatan DAK Non Fisik POM pada 2023–2024.
Editor: Rizki
