lenterakalimantan.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL).
Regulasi ini hadir sebagai langkah mitigasi risiko terkait dengan pesatnya perkembangan layanan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.
Tujuan utama dari POJK ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, serta manajemen risiko dalam industri, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, dan mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.
POJK 32 Tahun 2025 mengatur sejumlah ketentuan penting terkait dengan penyelenggaraan BNPL, antara lain:
- Ketentuan umum
- Lembaga jasa keuangan penyelenggara BNPL
- Penyelenggaraan BNPL, yang mencakup:
- Karakteristik BNPL
- Penyelenggaraan BNPL berdasarkan prinsip syariah
- Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen
- Kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL
- Prinsip perlindungan data pribadi
- Kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan BNPL
- Keterbukaan informasi
- Penagihan
- Pelaporan
- Penghentian penyelenggaraan BNPL
- Ketentuan lain-lain
- Ketentuan peralihan
- Ketentuan penutup
Regulasi ini menetapkan bahwa hanya Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan yang dapat menyelenggarakan layanan BNPL. Bank Umum dapat melaksanakan BNPL dengan merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku bagi bank. Sementara itu, Perusahaan Pembiayaan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK sebelum dapat menyelenggarakan layanan tersebut.
Penyelenggaraan BNPL dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
POJK ini juga mengatur karakteristik utama BNPL, di antaranya adalah pembiayaan untuk membeli barang dan/atau jasa secara nontunai, tanpa agunan, dengan plafon tertentu, dan melalui sistem elektronik. Pembayaran dilakukan dengan skema cicilan yang telah disepakati antara penyelenggara dan debitur.
Dalam operasionalnya, penyelenggara BNPL, baik Bank Umum maupun Perusahaan Pembiayaan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain itu, penyelenggara BNPL juga diwajibkan memberikan keterbukaan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada calon nasabah atau debitur. Informasi yang harus disampaikan mencakup sumber dana pembiayaan, jumlah dan frekuensi cicilan, serta informasi lain yang ditetapkan oleh OJK. Kewajiban ini bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan pembiayaan yang sadar dan bertanggung jawab.
Regulasi ini juga mengatur mekanisme penagihan dan kewajiban penyelenggara BNPL untuk melakukan pelaporan kepada OJK. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penghentian penyelenggaraan BNPL, baik berdasarkan inisiatif penyelenggara maupun atas perintah OJK.
OJK juga diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan tertentu, termasuk penetapan batas maksimum manfaat ekonomi bagi Perusahaan Pembiayaan dalam penyelenggaraan BNPL. Kebijakan ini akan mempertimbangkan kepentingan publik, stabilitas sistem keuangan, serta persaingan usaha yang sehat.
Dengan terbitnya POJK 32 Tahun 2025, OJK berharap dapat memastikan pengelolaan layanan BNPL yang lebih terstruktur, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan perlindungan lebih kepada konsumen dan menjaga integritas sektor keuangan Indonesia.
Sumber : Wartaekonomi
Editor : Tim Redaksi
