lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Suara masyarakat Kalimantan Timur yang dihimpun langsung oleh para wakil rakyat selama masa reses resmi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Momen penting itu berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim masa sidang I tahun 2026 yang dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, di Gedung Utama (B) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi para Wakil Ketua DPRD. Kegiatan ini turut dihadiri 32 anggota DPRD Kaltim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa laporan hasil reses bukan sekadar formalitas, melainkan bagian krusial dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Ia menyebut, reses merupakan ruang di mana realitas kehidupan masyarakat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah.
“Reses bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi amanah politik yang sangat mulia. Di sanalah suara rakyat didengar, harapan masyarakat dititipkan, dan berbagai persoalan nyata di lapangan teridentifikasi,” ujar Rudy Mas’ud.
Menurutnya, penyerahan laporan hasil reses memiliki arti strategis karena menjadi salah satu fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, adil, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat disinergikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, hasil reses tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi rujukan nyata dalam penyusunan program pembangunan.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Gubernur Rudy Mas’ud juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
“Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Karena itu, sinergi, komunikasi yang terbuka, serta komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah ke depan,” tandasnya.
Sebelumnya, perwakilan dari tujuh fraksi DPRD Kaltim, yakni Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN–NasDem, PKS, serta Demokrat–PPP, secara bergiliran menyampaikan laporan hasil reses dan aspirasi masyarakat. Laporan tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
