lenterakalimantan.com, BOGOR – Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur H. Seno Aji mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini menjadi wadah penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Dalam kegiatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud tampak duduk di barisan depan berdampingan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Presiden Prabowo Subianto dalam taklimatnya menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia, asalkan semangat persatuan dan pengabdian para kepala daerah benar-benar dilandasi ketulusan hati.
“Kalau semangat saudara-saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu yang paling dalam, saya yakin masa depan bangsa kita aman dan kita akan berhasil,” tegas Presiden Prabowo yang disambut tepuk tangan para peserta Rakornas.
Menurut Presiden, keberagaman suku, ras, agama, dan bahasa yang dimiliki Indonesia justru merupakan kekuatan besar untuk bergotong royong dalam mencapai cita-cita bersama.
“Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara dengan begitu banyak suku bangsa, kelompok etnis, ras, agama besar, serta ratusan bahasa dapat berkumpul, bersatu, dan mengejar cita-cita dalam satu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak bisa membayangkan,” ujar Prabowo.
Sejumlah program prioritas Presiden turut dibahas dalam forum tersebut, di antaranya kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, penguatan program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Program Makan Bergizi Gratis.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini diikuti sekitar 4.453 peserta yang terdiri atas unsur kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
