lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menguatkan akuntabilitas kinerja pembangunan melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo saat membacakan pidato pengantar gubernur dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (30/3/2026).
Dalam forum tersebut, Edy menegaskan bahwa LKPj bukan sekadar laporan tahunan, melainkan instrumen evaluasi untuk memastikan kesinambungan pembangunan di periode kepemimpinan 2025–2030.
“Capaian pembangunan yang telah diraih menjadi pijakan penting untuk memperkuat arah kebijakan ke depan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah yang terus membaik secara kumulatif. Namun demikian, pemerintah tetap menekankan pentingnya penguatan fondasi pembangunan agar manfaatnya semakin merata.
Selain capaian kinerja, Edy juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Di sisi lain, sinkronisasi antara program daerah dan nasional juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Kalteng memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kebijakan pusat, termasuk visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pejabat tinggi pratama, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah.
Dalam agenda itu, dilakukan pula serah terima dan penandatanganan berita acara LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada DPRD.
Penyerahan LKPj ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan bersama legislatif, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah agar tetap berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
Editor: Muhammad Tamyiz
