lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, menyoroti sejumlah persoalan sosial dan infrastruktur saat melaksanakan reses yang digelar di Kedai 99.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari layanan BPJS, banjir, hingga kondisi jalan rusak yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Saut mengungkapkan, sejumlah ruas jalan di Telaga Biru mengalami kerusakan cukup parah. Bahkan, beberapa titik tergenang air hingga menyerupai kolam, terutama saat hujan turun.
“Hal ini tentu sangat mengganggu mobilitas warga dan perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain jalan utama, sejumlah gang di kawasan tersebut juga dilaporkan membutuhkan perbaikan. Sementara itu, untuk wilayah Belitung Selatan, pembangunan jembatan yang telah direncanakan sejak 2006 disebut akan segera direalisasikan.
Di sektor kesehatan, persoalan layanan BPJS juga menjadi sorotan. Warga mempertanyakan kejelasan status kepesertaan, terutama terkait perbedaan antara peserta mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah.
Menanggapi hal itu, Saut menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kejelasan informasi bagi masyarakat.
Permasalahan lain yang mencuat adalah terkait data kesejahteraan sosial (desil). Ia menilai masih terdapat ketidaksesuaian dalam klasifikasi, di mana sejumlah warga dianggap mampu meskipun penghasilannya masih terbatas.
Sebagai contoh, masyarakat pada desil 6 dengan penghasilan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,8 juta per bulan tidak lagi menerima bantuan BPJS. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Klasifikasi desil 1 sampai 10 perlu ditinjau kembali agar benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan melakukan survei lapangan ke tiga titik lokasi di Telaga Biru setelah masa reses berakhir.
Selain itu, seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2025 dengan melibatkan seluruh kepala dinas terkait.
DPRD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial melalui Komisi IV guna mencari solusi atas berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.
Editor: Tim Redaksi
