lenterakalimantan.com, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Senin (6/4/2026).
Kegiatan dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan untuk pengawasan obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Rakor digelar secara virtual dan diikuti dari Ruang Rapat Bajakah, Palangka Raya. Pemprov Kalteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, bersama jajaran terkait.
Dalam pemaparannya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan perkembangan inflasi nasional per 1 April 2026.
Ia mencatat inflasi bulan ke bulan (month-to-month) pada Maret 2026 sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) melandai menjadi 3,48 persen.
Khusus Kalimantan Tengah, inflasi pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,86 persen. Tekanan inflasi bulanan terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara tahunan, inflasi didominasi oleh kelompok perumahan, air, listrik, serta bahan bakar rumah tangga.
Menanggapi hal tersebut, Tito Karnavian menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap fluktuasi harga sejumlah komoditas strategis, khususnya bawang merah.
Ia meminta Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk mengurangi ketergantungan produksi pada satu wilayah.
“Kita tidak bisa bergantung hanya pada satu daerah, seperti Jawa Tengah, untuk pasokan bawang merah,” ujarnya.
Selain itu, Tito juga meminta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperkuat pengaturan distribusi dan penjualan komoditas penting seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri turut menyoroti dinamika global, termasuk konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan melalui upaya swasembada dan kerja sama antardaerah.
“Pengawasan harus diperketat. Produk unggulan daerah perlu diutamakan untuk konsumsi dalam negeri, meskipun ada kenaikan harga di pasar global,” tegasnya.
Rakor ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPOM RI, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Seluruh kepala daerah se-Indonesia turut mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya sinergi nasional dalam menjaga stabilitas inflasi dan ketahanan ekonomi daerah.
Editor: Rizki
