lenterakalimantan.com, MARABAHAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Akhdiyat Sabari, mengungkapkan masih terdapat sekitar 560 kilometer jalan di wilayahnya yang berstatus belum mantap dan memerlukan penanganan serius guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Akhdiyat saat bertindak sebagai pembina upacara di halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batola, Senin (13/4/2026).
Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa infrastruktur, khususnya jalan, memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kualitas infrastruktur sangat menentukan kelancaran distribusi dan aktivitas masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kualitas infrastruktur yang tersedia, terutama jalan,” ujarnya.
Akhdiyat menjelaskan, total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola mencapai sekitar 750 kilometer. Namun, dari jumlah tersebut, sebagian besar atau sekitar 560 kilometer masih belum memenuhi standar kemantapan jalan.
Ia menyebutkan, standar layanan jalan yang ideal untuk mendukung aktivitas ekonomi adalah memiliki parameter kecepatan minimal 60 kilometer per jam.
“Masih ada kurang lebih 560 kilometer jalan yang belum bisa kita tangani secara optimal. Untuk itu, kami memohon maaf dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Akhdiyat mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendapat arahan dari Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, terkait peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Upaya tersebut juga akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai target pembangunan daerah.
Dalam rangka percepatan penanganan jalan, Dinas PUPR juga membuka peluang inovasi, termasuk pemanfaatan material lokal seperti galam kacapuri sebagai alternatif konstruksi.
“Kami terbuka terhadap berbagai inovasi, termasuk kolaborasi dengan Bapperida dan pihak lain yang memiliki kemampuan dalam pengembangan infrastruktur,” jelasnya.
Selain aspek teknis, Akhdiyat juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas PUPR. Ia menyebutkan, saat ini instansinya masih membutuhkan tenaga ahli di berbagai bidang, termasuk hukum kontrak.
“Dinas PUPR saat ini belum memiliki ahli hukum kontrak. Kami membuka kesempatan bagi ASN yang memiliki latar belakang Sarjana Hukum maupun Sarjana Ekonomi untuk bergabung dan berkontribusi,” katanya.
Tak hanya itu, kebutuhan tenaga teknis di bidang konstruksi sipil juga dinilai masih cukup tinggi, khususnya pada spesialisasi jalan, jembatan, dan bangunan.
“Kami mengajak para ASN dengan latar belakang Teknik Sipil, baik kering maupun basah, untuk bergabung dan bersama-sama membangun infrastruktur di Barito Kuala,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi
