lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara secara resmi mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin Nomor 25/G/2025/PTUN.BJM tertanggal 9 April 2026. Upaya hukum ini dilakukan karena putusan tersebut dinilai mengandung kekeliruan mendasar, baik dari aspek prosedural, kewenangan, maupun substansi hukum.
Perwakilan LBH Borneo Nusantara, Ahmadi, menyatakan putusan tingkat pertama belum mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
“Putusan ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses persidangan,” ujarnya.
Menurutnya, majelis hakim dinilai lebih menitikberatkan pada aspek formal gugatan tanpa menguji secara menyeluruh fakta persidangan, termasuk bukti surat, keterangan saksi, dan pendapat ahli.
LBH Borneo Nusantara menyoroti objek sengketa berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap kliennya berinisial AR yang dianggap mengandung cacat hukum. Dari sisi prosedural, ditemukan dugaan pelanggaran prinsip due process of law, terutama terkait pemanggilan yang dinilai tidak patut serta minimnya ruang pembelaan bagi pihak yang diperiksa.
Selain itu, dari aspek kewenangan, keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dinilai tidak memiliki dasar delegasi kewenangan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini berpotensi menjadikan keputusan tersebut cacat wewenang dan bertentangan dengan prinsip legalitas.
LBH juga menilai terdapat ketidaksesuaian dalam penjatuhan sanksi PTDH. Sanksi tersebut dianggap tidak proporsional dengan perbuatan yang dituduhkan serta tidak didukung pembuktian pidana yang kuat.
“Penerapan sanksi terberat tanpa dasar pembuktian yang memadai berpotensi melanggar asas kepastian hukum,” kata Ahmadi.
Lebih lanjut, pihaknya menyebut putusan tersebut mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan perlindungan terhadap hak warga negara.
Melalui memori banding, LBH Borneo Nusantara meminta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap perkara tersebut, baik dari sisi fakta maupun penerapan hukum. Mereka juga memohon agar putusan tingkat pertama dibatalkan serta kliennya direhabilitasi sebagai anggota Polri.
LBH Borneo Nusantara menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan dan memastikan setiap keputusan administratif tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Menurut LBH, perkara ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga menjadi preseden penting dalam penegakan prinsip negara hukum, khususnya dalam menjaga asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak warga negara.
Editor: Tim Redaksi
