lenterakalimantan.com, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin berkembang, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di BSCC Dome Balikpapan, Rabu (17/6/2026), bersama Ketua Dekranasda Kalimantan Timur, Hj Sarifah Suraidah Harum.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Harum mengapresiasi langkah Kementerian UMKM yang terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui kemudahan legalitas usaha, sertifikasi halal, perlindungan merek, akses pembiayaan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas usaha.
“Semoga tidak hanya jumlah pelaku usahanya yang terus bertambah, tetapi omzetnya juga meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik,” ujar Harum.
Menurutnya, sektor UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian, terutama saat menghadapi berbagai krisis. Ketika banyak perusahaan besar terdampak, pelaku UMKM justru mampu bertahan dan tetap memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
Ia menilai pelaku UMKM di Kalimantan Timur telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui berbagai bidang usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, produk kreatif hingga inovasi berbasis teknologi.
Berdasarkan data per 31 Desember 2025, Kalimantan Timur memiliki 293.525 unit UMKM, terdiri atas 291.947 usaha mikro dengan omzet hingga Rp2 miliar per tahun, 1.298 usaha kecil, serta 280 usaha menengah.
Harum berharap Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang pertama kali digelar pada 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan daya saing, serta mendorong UMKM Kalimantan Timur naik kelas.
“Jangan takut berinovasi dan beradaptasi, karena UMKM yang kuat adalah UMKM yang terus belajar dan berkembang,” tegasnya.
Pada kesempatan terpisah dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kalimantan Timur, Gubernur Harum juga meminta dukungan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin dipercepat.
“Pak Ketua, mohon jadikan prioritas Komisi II untuk Otoritas IKN agar lebih cepat berakselerasi sehingga dapat memberi warna dan wajah baru bagi Indonesia ke depan,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Dr HM Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana meningkatkan porsi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027.
“Perlu kami sampaikan, APBN tahun depan Insyaallah porsi TKD akan diperbesar pada 2027,” katanya.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa, termasuk pelaksanaan kebijakan pertanahan yang mendukung pembangunan daerah khusus.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni, Anggota DPRD Kalimantan Timur Dr H Yusuf Mustafa, Wali Kota Balikpapan Dr H Rahmad Mas’ud, Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin, jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim, serta instansi vertikal dan kementerian/lembaga terkait.
