lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (1/7/2026).
Pencanangan ditandai dengan prosesi simbolis mendulang intan dan menyatukan kepingan intan bersama Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dadang Hardiwan, Kepala BPS Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Haris Munandar.
Dalam sambutannya, Muhidin menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang menghasilkan data komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di berbagai sektor. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang wajib kita sukseskan. Sensus ini bukan hanya tugas BPS, tetapi menjadi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia agar kita dapat menata perekonomian berdasarkan data yang akurat dan lengkap,” ujarnya.
Menurut Muhidin, hasil sensus akan menjadi salah satu landasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempercepat pembangunan daerah, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen.
“Sensus ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi Banua, memperkuat sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan berbasis data, termasuk melalui kolaborasi dengan BPS Kalimantan Selatan dalam pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi atau Kawal Inflasi-Kalsel Bekerja.
Muhidin juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur. Menurutnya, BPS menjamin kerahasiaan seluruh data responden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Semakin baik data yang dimiliki, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat dirumuskan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan telah mencapai 5,67 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 5,61 persen. Kami berharap target pertumbuhan 8,1 persen dapat tercapai melalui dukungan seluruh pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang diselenggarakan BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Ia mengimbau masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar kepada petugas sensus.
“Kami mengajak masyarakat mengingat prinsip TIR, yaitu Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga. Seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan dilindungi undang-undang,” kata Dadang.
Pendataan lapangan melalui metode door to door telah dimulai sejak pertengahan Juni dan akan berlangsung hingga Agustus 2026. Sebanyak 3.989 petugas sensus diterjunkan untuk mendata seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), usaha rumah tangga, hingga perusahaan berskala besar.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, instansi vertikal, lembaga keuangan, asosiasi dunia usaha, akademisi, organisasi pengusaha, serta tim sensus. Kegiatan ditutup dengan pemasangan rompi petugas sensus secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Editor: Tim Redaksi
