lenterakalimantan.com, MARABAHAN – Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyiapkan inovasi Smart Service Center (SSC) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM Baiman sebagai upaya memperkuat pembinaan dan pelayanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Diskoperindag Batola, Hery Sasmita, saat di temui media baru-baru ini menuturkan SSC UMKM Baiman merupakan proyek perubahan yang dikembangkan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 18 Tahun 2026 yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan fasilitasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI).
Menurutnya, gagasan SSC UMKM Baiman berangkat dari persoalan belum terintegrasinya data UMKM yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di bumi Ija Jela.
Selama ini jelasnya, masing-masing OPD memiliki data dan pola pembinaan sendiri sehingga belum terhimpun dalam satu basis data terpadu.
“Banyak pembinaan di Kabupaten Barito Kuala terhadap UMKM dari berbagai SKPD, tetapi datanya belum padu. Beberapa SKPD membina berdasarkan data masing-masing. Karena itu kita akan membuat satu data UMKM Kabupaten Barito Kuala,” kata Hery.
Dengan integrasi data tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pembinaan secara lebih tepat sasaran. Kebutuhan pelaku UMKM dapat dipetakan mulai dari legalitas usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), produktivitas, pemasaran hingga akses pembiayaan.
Hery juga menjelaskan, SSC UMKM Baiman juga akan mengembangkan layanan PLUT yang selama ini masih dilakukan secara konvensional menjadi layanan berbasis digital.
“PLUT selama ini masih konvensional, artinya menunggu masyarakat datang baru dilayani. Kemudian ada program unggulan Bupati Barito Kuala yaitu UMKM Baiman. Dari kesemuanya itu kami membuat proyek perubahan bernama Smart Service Center Pusat Layanan Usaha Terpadu UMKM Baiman,” jelasnya.
Melalui konsep tersebut sambungnya, pelaku UMKM nantinya dapat melakukan registrasi secara digital menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal.
Setelah terdaftar, kebutuhan dan kondisi masing-masing UMKM akan dipetakan berdasarkan persoalan yang dihadapi. Sedikitnya terdapat lima aspek utama yang menjadi fokus layanan, yakni legalitas usaha, peningkatan kapasitas SDM, produktivitas, pemasaran dan pembiayaan.
“Setelah mendaftar akan kelihatan UMKM mana yang belum legalitasnya, mana yang sumber daya manusianya masih kurang, produktivitasnya rendah, membutuhkan pemasaran atau pembiayaan. Kesemuanya itu akan kita bantu melalui Smart Service Center UMKM Baiman,” tuturnya.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Diskoperindag Batola juga akan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa sebagai mitra komunikasi serta sosialisasi.
Menurut Hery, pemerintah desa memiliki peran strategis karena lebih mengetahui potensi dan keberadaan pelaku UMKM di wilayah masing-masing.
Di bidang pemasaran, pemerintah daerah akan menjalin kerja sama dengan toko modern untuk membantu menampung produk UMKM yang telah memenuhi persyaratan.
Sementara dari sisi pembiayaan, SSC UMKM Baiman akan menggandeng berbagai lembaga pembiayaan guna memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha.
Hery menegaskan, tujuan jangka panjang program tersebut bukan sekadar menyediakan layanan administrasi, tetapi mendorong UMKM Batola agar mampu naik kelas.
Setelah kebutuhan setiap UMKM terpetakan, pemerintah bersama OPD terkait akan melakukan intervensi sesuai dengan persoalan masing-masing pelaku usaha.
“Misalnya, UMKM dengan omzet Rp10 juta per bulan akan kita dorong meningkatkan omzet menjadi Rp15 juta hingga Rp20 juta melalui peningkatan produktivitas dan dukungan pembinaan yang sesuai,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh OPD dan pemangku kepentingan terkait.
“Jadi seluruh OPD bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan UMKM. Sehingga UMKM naik kelas itu benar-benar terwujud,” tegasnya.
Melalui SSC UMKM Baiman, Diskoperindag Batola berharap persoalan fragmentasi data dapat diatasi sekaligus memperkuat koordinasi pembinaan UMKM.
Dengan dukungan basis data terpadu dan layanan digital, intervensi pemerintah diharapkan menjadi lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Ke depan, SSC UMKM Baiman diarahkan menjadi pusat layanan berbasis data yang mampu memantau perkembangan UMKM secara terintegrasi. Sistem tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa dan pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta mewujudkan perekonomian Batola yang lebih maju dan modern.
Editor: Tim Redaksi
