lenterakalimantan.com, KATINGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran bagi satuan pendidikan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kebijakan yang ditetapkan Bupati Katingan, Saiful, tersebut bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan tanpa mengabaikan keberlangsungan proses belajar mengajar.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Katingan tentang Penyesuaian Pelaksanaan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan di Wilayah Kabupaten Katingan yang Terdampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026. Surat edaran yang diterbitkan di Kasongan pada 12 Oktober 2026 tersebut berlaku sebagai pedoman bagi satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta.
Dalam surat edaran tersebut, penyesuaian kegiatan belajar mengajar dilakukan berdasarkan kategori kualitas udara yang mengacu pada data resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Pada kategori baik dan sedang dengan indeks 0–100, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka reguler. Sementara itu, jika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dengan indeks 101–200, sekolah menerapkan skema Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dengan pengaturan peserta didik sesuai jenjang pendidikan dan kondisi kesehatannya.
Dalam skema PTMT, peserta didik SD kelas IV hingga VI serta seluruh siswa SMP diperbolehkan mengikuti pembelajaran di sekolah. Adapun peserta didik PAUD, siswa SD kelas I hingga III, serta warga sekolah yang memiliki penyakit penyerta atau termasuk kelompok rentan diarahkan mengikuti Belajar dari Rumah (BDR).
Apabila kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat atau berbahaya dengan indeks di atas 200, seluruh satuan pendidikan diwajibkan mengalihkan kegiatan pembelajaran ke sistem BDR.
Khusus sekolah yang menerapkan PTMT, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 08.00 WIB untuk mengurangi risiko paparan kabut asap pada pagi hari. Durasi setiap jam pelajaran ditetapkan selama 25 menit untuk jenjang SD dan 30 menit untuk SMP.
Selain pengaturan waktu, seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan diwajibkan menggunakan masker standar medis secara benar, baik selama berada di lingkungan sekolah maupun saat perjalanan pergi dan pulang.
Sekolah juga dilarang menyelenggarakan kegiatan di luar ruangan, seperti upacara bendera, olahraga fisik, senam bersama, kepramukaan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Aktivitas pembelajaran dipusatkan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara.
Untuk mendukung perlindungan kesehatan warga sekolah, satuan pendidikan diminta menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun, cadangan masker darurat, serta mengaktifkan kembali fungsi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), terutama untuk penanganan awal gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Surat edaran tersebut juga memberikan keleluasaan kepada orang tua atau wali murid untuk menentukan pilihan moda pembelajaran yang dinilai paling aman bagi anak, baik PTMT maupun BDR, sesuai ketentuan yang berlaku. Pilihan tersebut disampaikan melalui surat pernyataan kesiapan kepada pihak sekolah.
Orang tua atau wali murid juga tidak boleh mendapatkan paksaan, intimidasi, maupun sanksi akademik atas pilihan moda pembelajaran yang ditetapkan.
Bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mengalami gejala ISPA, memiliki penyakit penyerta, atau gangguan kesehatan kronis yang rentan terhadap paparan asap Karhutla, diberikan pengecualian untuk tidak mengikuti PTMT dan tetap melaksanakan BDR.
Dalam pelaksanaannya, sekolah wajib memfasilitasi pembelajaran secara adaptif, humanis, dan berkeadilan tanpa diskriminasi.
Kepala satuan pendidikan di wilayah yang masih terdampak titik api atau memiliki kualitas udara yang belum aman juga diberikan kewenangan untuk melanjutkan BDR berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Jika terdapat keterbatasan akses listrik maupun jaringan telekomunikasi, pembelajaran dapat dilakukan secara luar jaringan (luring) melalui modul cetak, lembar aktivitas mandiri, penugasan berbasis rumah, maupun metode lain yang memungkinkan peserta didik tetap mendapatkan layanan pendidikan.
Evaluasi pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan bersama satuan tugas penanganan Karhutla dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dengan mengacu pada perkembangan data ISPU.
Kepala satuan pendidikan juga diwajibkan melakukan evaluasi harian terhadap efektivitas moda pembelajaran, dengan pelaporan formal setiap tiga hari sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penyesuaian selanjutnya.
Apabila kualitas udara secara konsisten membaik dan kembali berada pada kategori sedang atau baik, pembelajaran tatap muka reguler secara penuh dapat diberlakukan kembali melalui kebijakan kedinasan yang baru.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Katingan berupaya memastikan keselamatan dan kesehatan warga sekolah tetap menjadi prioritas di tengah dampak kabut asap Karhutla. Di sisi lain, hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan juga tetap dijamin melalui penyesuaian metode pembelajaran sesuai kondisi lingkungan.
Sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang aman dan berkelanjutan hingga kondisi udara kembali kondusif.
Editor : Tim Redaksi
