lenterakalimantan.com, JAKARTA – Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (KAPMI) mengusulkan pembentukan program Desa Komoditas dan penyusunan peta komoditas Nusantara untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta membuka akses pasar ekspor bagi produk unggulan daerah.
Gagasan tersebut disampaikan dalam audiensi BPP KAPMI bersama Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, di Wisma Mandiri 2, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Pendiri BPP KAPMI, Tody Ardiansyah Prabu, hadir mewakili Ketua Umum KAPMI, Muliansyah Abdurahman. Turut hadir Sekretaris Jenderal KAPMI, Mohammad Rozak, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM, Dany Laksana, serta Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital, Marlina.
Tody menyampaikan, KAPMI ingin menjadi wadah bagi pengusaha muda untuk memperkuat usaha dan mengembangkan potensi ekonomi di berbagai daerah. Melalui semangat Berjuang, Bergerak, Berdampak, dan Berjaya, organisasi tersebut berupaya mendorong pelaku UMKM dan ekonomi kreatif berbasis teknologi agar mampu naik kelas.
Salah satu gagasan yang diajukan adalah membangun Desa Komoditas yang terhubung dengan peta jalur perdagangan nasional dan internasional. Konsep ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi unggulan setiap daerah sekaligus membuka peluang bagi desa untuk menjadi simpul produksi dan ekspor.
Pengembangannya, menurut KAPMI, perlu didukung oleh teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), infrastruktur, serta sinergi dengan program pemerintah seperti koperasi desa dan kampung nelayan.
Usulkan Pemasaran melalui KBRI dan KJRI
KAPMI juga mengusulkan agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan konsulat di berbagai negara lebih aktif membantu pemasaran produk Indonesia. Peran tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan ekspor, dan mendatangkan devisa.
Selain itu, KAPMI mendorong penguatan UMKM melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama dalam inkubasi usaha berbasis teknologi dan pemanfaatan bahan baku lokal. Pendampingan juga diperlukan agar produk dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pasar, termasuk menggantikan sejumlah produk impor yang beredar di supermarket.
Dalam jangka menengah, KAPMI menargetkan dapat mencetak satu juta pelaku usaha hingga 2029. Target tersebut akan didukung perluasan jaringan organisasi di daerah serta pengembangan pendidikan dan pendampingan kewirausahaan.
Saat ini, KAPMI menyebut telah memiliki Badan Pengurus Daerah (BPD) di 27 provinsi dan menargetkan pembentukan kepengurusan di seluruh 38 provinsi. Organisasi tersebut juga mengembangkan KAPMI Perguruan Tinggi di sejumlah universitas serta KAPMI Academy yang diluncurkan pada 4 November 2026 di Thamrin City, Jakarta.
Pemerintah Siap Berkolaborasi dengan KAPMI
Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, menyambut baik gagasan dan aspirasi yang disampaikan KAPMI. Ia berharap organisasi pengusaha muda tersebut dapat berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk memperkuat pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor digital.
Ahmad juga berharap pengurus KAPMI di daerah dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sehingga pengembangan ekonomi wilayah dapat berjalan lebih optimal.
Dalam audiensi tersebut, KAPMI turut menyampaikan pentingnya sinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). KAPMI juga mendorong revisi Undang-Undang Kadin untuk memperkuat perlindungan dan pengembangan UMKM.
KAPMI menilai pengembangan kewirausahaan perlu ditopang oleh akses pembiayaan, kemudahan perizinan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
Editor: Rizki
