lenterakalimantan.com, KATINGAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Katingan mengikuti verifikasi dan validasi (verval) usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pranata Humas yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia secara daring, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kabupaten Katingan, Korry Gorazon, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan instansi pemerintah.
Verifikasi yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut dibuka oleh perwakilan Komdigi RI, Andi Muslim. Kesbangpol Kabupaten Katingan menjadi salah satu dari tujuh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang mengajukan usulan kebutuhan formasi Pranata Humas.
Kegiatan ini juga diikuti sejumlah instansi dan pemerintah daerah lainnya, di antaranya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kabupaten Bogor, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Bandung.
Khusus untuk Kesbangpol Kabupaten Katingan, proses verifikasi dan validasi dilaksanakan pada Sesi III, pukul 13.00 WIB, dengan dipandu verifikator Komdigi RI, Dina Andin.
Dalam proses tersebut, verifikator melakukan wawancara mendalam serta pemeriksaan dokumen dan bukti dukung secara langsung melalui sistem daring. Pemeriksaan meliputi saluran publikasi resmi instansi, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, serta kelengkapan administrasi berupa Surat Keputusan (SK), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan laporan kinerja kehumasan.
Hasil verifikasi dan validasi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno Komdigi RI sebelum diterbitkan sebagai surat rekomendasi resmi mengenai jumlah kebutuhan formasi JFT Pranata Humas di Kabupaten Katingan.
Rekomendasi teknis tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi Kesbangpol Kabupaten Katingan dalam mengusulkan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada bidang kehumasan.
Melalui proses ini, diharapkan kebutuhan tenaga fungsional Pranata Humas dapat terpetakan secara tepat sehingga pengelolaan informasi publik dan pelaksanaan fungsi kehumasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan semakin profesional dan optimal.
Editor : Tim Redaksi
