lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Penegakan hukum tidak cukup hanya mengedepankan kepastian aturan, tetapi juga harus diikuti pelayanan publik yang transparan, berintegritas, dan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hadi Rahman, saat menjadi narasumber dalam program dialog Titik Temu di TVRI Kalsel, Rabu (18/11/2026).
Mengangkat tema “Wajah Baru Penegakan Hukum: Sudahkah Keadilan Menjadi Panglima?”, diskusi tersebut membahas pentingnya peningkatan kualitas pelayanan lembaga penegak hukum dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Hadi menjelaskan, Ombudsman memiliki peran mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan maladministrasi. Praktik maladministrasi dapat terjadi dalam setiap tahapan pelayanan, mulai dari masyarakat mengajukan permohonan, proses penanganan, hingga penyerahan hasil layanan.
Menurutnya, terdapat dua aspek mendasar yang harus menjadi perhatian penyelenggara pelayanan publik, khususnya aparat penegak hukum, yakni integritas dan transparansi.
“Integritas dan transparansi. Dua hal ini kiranya sangat penting untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang menjadi catatan dan sorotan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, penerapan kedua prinsip tersebut sesuai standar pelayanan dapat memperkuat kepercayaan publik. Keterbukaan dalam proses pelayanan juga diperlukan agar masyarakat memperoleh akses keadilan tanpa menghadapi hambatan yang tidak semestinya.
Selain integritas dan transparansi, Hadi menyoroti pentingnya pendekatan kepolisian kepada masyarakat. Sejumlah kegiatan seperti Polisi Mendengar, Jumat Curhat, dan Subuh Keliling dinilai dapat menjadi ruang komunikasi antara aparat dan warga sehingga perlu dipertahankan serta dikembangkan.
Ia juga mendorong kepolisian memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan hamil dan menyusui, serta lanjut usia.
“Misal, polisi peduli terhadap kelompok rentan dengan memberikan pelayanan khusus antara lain kepada kelompok disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta para lanjut usia. Dengan demikian akan terbina hubungan yang semakin dekat antara polisi dengan masyarakat di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi, saran dan masukan untuk perbaikan,” tambahnya.
Hadi mengingatkan, pemberian pelayanan khusus bagi kelompok rentan bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Melalui pelayanan yang mudah diakses, tanpa diskriminasi, dan tanpa pungutan tambahan, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan berkualitas dapat terpenuhi.
Ombudsman Kalsel berharap prinsip integritas, transparansi, dan keberpihakan terhadap kebutuhan kelompok rentan semakin diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di lingkungan lembaga penegak hukum. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dibangun melalui pengalaman pelayanan yang adil dan akuntabel.
Editor : Tim Redaksi


