lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar mendorong percepatan pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN). Setiap ASN diminta menjadi agen pendaftaran dan membantu sedikitnya tiga keluarga atau warga sekitar yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, saat memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional sekaligus memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Selasa (17/11/2026).
Yudi menjelaskan, percepatan pendaftaran Perlinsos digital merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Surat Edaran Menteri PANRB, serta instruksi Bupati Banjar tertanggal 10 November 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 44.973 kepala keluarga atau 131.895 jiwa di Kabupaten Banjar yang masuk kelompok masyarakat berhak menerima bantuan sosial pada 2026.
Untuk mendukung pendataan, ASN diwajibkan mendaftarkan diri sebagai agen Perlinsos dan membantu proses pendaftaran sedikitnya tiga keluarga atau warga di lingkungan sekitar yang memenuhi kriteria.
Sebagai persyaratan awal, ASN juga diminta mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pegawai yang belum mengaktifkan atau lupa PIN dapat memanfaatkan layanan aktivasi IKD dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
Baca juga: Pemkab Banjar Salurkan Bantuan untuk Warga Korban Rumah Amblas di Antasan Sutun
Yudi menegaskan, pendaftaran melalui Perlinsos digital tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Penetapan penerima tetap dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, petugas diminta menjaga kerahasiaan serta keamanan data pribadi masyarakat.
Dalam apel tersebut, Yudi juga membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam rangka HKN ke-62. Sambutan itu menekankan pentingnya mewujudkan prinsip sehat untuk semua melalui penguatan pencegahan penyakit, pemerataan akses layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Salah satu upaya pencegahan dilakukan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah memanfaatkan program tersebut. Pemeriksaan menemukan lebih dari 8 juta warga mengalami hipertensi atau diabetes tanpa gejala.
Selain itu, lebih dari 700 ribu kasus tuberkulosis terdeteksi sepanjang 2026, dengan 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan. Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan renovasi puskesmas, peningkatan fasilitas rumah sakit daerah, serta penempatan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut telah mencapai 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia. Melalui momentum HKN, Yudi mengajak jajaran pemerintah daerah memperkuat komitmen memberikan pelayanan kesehatan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Usai apel, Pemkab Banjar menerima penyerahan 49 sertifikat hak pakai tanah aset daerah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Kegiatan juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang sejumlah lomba HKN ke-62, mulai dari lomba cerdas cermat Jambore Saka Bakti Husada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 hingga lomba pelayanan kesehatan primer dan Posyandu tingkat kabupaten.
Editor: Rizki


