lenterakalimantan.com, PELAIHARI – Tak dapat memenuhi kewajiban perizinan lima perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Tanah Laut (Tala) kena sanksi administrasi dari Pemkab Tanah Laut.
“Dari total 16 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tala yang sudah mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Pemkab Tala, sejak 2019, masih terdapat lima perusahaan yang masih belum bisa memenuhi kewajiban-kewajiban salah satunya seperti dokumen perizinan sehingga diberikan sanksi administrasi oleh Pemkab Tala,”kata Andris Evony Koordinator Tim Pengawasan dan Evaluasi Usaha Usaha Perkebunan Tala, Kamis (6/4/23) Saat Menyampaikan Hasil Rapat Koordinasi Usaha Perkebunan ke Wabup Tala di Ruang Kerja Wabup.
“Tadi kami menyampaikan ini langsung ke pak Wabup hasil rapat tersebut,”kata Andris Evony yang juga Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Tala.
Menurut dia, hingga akhir 2022 masih ada lima perusahaan yang belum memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan dokumen perizinan sehingga pada tanggal 24 Februari 2023 telah diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan perkebunan dan denda administratif.
“Diantaranya PTPN XIII, PT Smart TBK, PT Bangun Kalimantan, PT Sentosa Sukses Utama dan PT Sinar Surya Jorong,” terang Andris Evony.
Selanjutnya, dari lima perusahaan yang terkena sanksi administratif sudah ada tiga perusahaan yang telah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi untuk melengkapi dokumen diantaranya PTPN XIII.
Setelah lima perusahaan ini telah diberikan kesempatan Pemkab Tala, akan melaksanakan evaluasi.
“Apabila masih belum melengkapi kriteria untuk melanjutkan kegiatan perkebunan maka izin usaha akan dicabut kembali,”tegasnya.
Pemkab Tala Sambung dia, hingga saat ini telah memberikan beberapa sanksi seperti surat teguran satu, dua, tiga jika hingga sanksi keempat masih saja melanggar maka akan dikenakan denda bahkan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP).
“Untuk menentukan sanksi selanjutnya akan dilihat dokumen mana saja yang belum diselesaikan hingga akhir pemberian masa waktu pemenuhan dokumen sebagai syarat untuk melanjutkan kegiatan perkebunan,” terangnya.
Andris Evony bilang bahwa tugas Pemkab Tala kedepannya akan terus melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Bumi Tuntung Pandang untuk melengkapi dokumen perencanaan dan memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap teknis-teknis perusahaan perkebunan seperti 20 persen untuk plasma dan dokumen lingkungan.
“Bukan berarti pemerintah mencari kesalahan namun hanya untuk membina agar perusahaan tersebut legal, teknis perkebunan serta dampak sosial ekonomi juga oke karena setiap investasi itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan serta mengembangkan sosial budaya setempat,” Tandasnya.
Turut berhadir Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Hairul Rijal, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Andris Evony, para Kepala SKPD terkait Lingkup Pemkab Tala, Kepala Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan Pemkab Tala.
