lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Hamdani, S.Pd.,M.M mantan Kabid Pendidikan SD (Sekolah Dasar) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Hulu Sungai Utara (HSU), Dituntut 1 tahun 3 bulan kurungan oleh jaksa.
Hamdani terjerat dugaan tindak pidana penyuapan pada penggunaan dana alokasi khusus (dak) untuk kegiatan rehabilitasi pembangunan fisik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara T.A 2020.
Tuntutan ini, disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ira Monica Herdanti, S.H dan Sumantri Aji Surya I, S.H dari Kejaksaan Negeri HSU, pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (24/01/2024).
Di depan majelis hakim yang dipimpin Fidiyawan Satriantoro, S.H, terdakwa juga dibebani membayar denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.
JPU menyatakan bahwa terdakwa Hamdani, S.Pd., M.M. Bin (Alm) Hadari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji.”.
Sebagaimana diatur dalam pasal 11 undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi., sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
Terdakwa sendiri hadir secara langsung Bersama penasihat hukum di persidangan, karena menjalani tahanan rumah, karena yang bersangkutan masih menderita sakit.
Dalam dakwaan JPU, Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 65.900.000, tindakannya tidak sesuai dengan tugas dan fungsi terdakwa sebagai kabid pembinaan SD disdik HSU.
Sebagaimana diatur dalam peraturan bupati hsu nomor 16 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas disdik HSU dalam lampiran nomor 4 yang dibacakan pada hari Rabu (22 November 2023).
Dimana pada saat itu Dana Alokasi Khusus Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (DAK) yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik 12 kegiatan dari 10 Sekolah adalah senilai Rp. 3.287.398.000,-.
Dan terdakwa ada meminta sejumlah uang dari beberapa Sekolah Dasar yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2020 untuk Kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Fisik pada setiap sekolah.
Juga meminta sejumlah uang sebesar 10persen dari honorarium yang diterima fasilitator dalam kegiatan tersebut.
Dalam persidangan terdakwa Hamdani Menyampaikan secara lisan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.
Sidanf sendiri ditunda dan akan dilanjutkan dua minggu mendatang dengan agenda pembacaan putusan, pada hari Selasa 6 Februari 2024.
