Lenterakalimantan.com, RANTAU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tapin mengumumkan hasil akhir perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tapin Tahun 2024. Data ini disampaikan dalam sebuah acara yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, dan wartawan di Hotel Tapin, Kamis (12/12/2024).
Hasil perhitungan IDI menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin berada dalam kategori baik, dengan nilai 80,44%, yang sejalan dengan angka IDI Provinsi Kalimantan Selatan. Angka ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat demokrasi di Kabupaten Tapin.
Menurut pihak Kesbangpol, IDI di Kabupaten Tapin mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. “Ini mencerminkan adanya ruang demokrasi yang cukup baik di Tapin,” kata salah satu peneliti, Dr. Anthonius J. K., SE, M.M.
Sementara itu, mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama, hasil survei menunjukkan angka yang melebihi rata-rata Kalimantan Selatan dan nasional.
“Indeks toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antarumat beragama di Tapin semuanya berada di atas rata-rata,” ujar Dr. Anthonius.
Toleransi antaragama menjadi indikator yang perlu lebih ditingkatkan, meskipun kerjasama antarumat beragama di Tapin telah mencapai angka yang sangat baik, yaitu 85%.
Fredy Jayen, SE, MM, peneliti lain dalam kajian IDI, menambahkan bahwa Kabupaten Tapin menjadi pionir dalam kajian ini di Kalimantan Selatan.
“Kami melakukan survei terhadap 1.600 responden dari 12 kecamatan, dan hasilnya menunjukkan nilai IDI sebesar 80,34%. Angka ini hampir identik dengan di Kalimantan Selatan yang mencapai 80,44%,” ungkap Fredy.
Ia berharap kajian ini dapat diikuti oleh kabupaten lainnya sehingga pada 2026 akan ada rata-rata IDI yang mencakup seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Kesbangpol Tapin, Hj. Aulia Ulfah, SE., M.M., berharap bahwa hasil perhitungan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kerukunan umat beragama di masa depan.
“Hasil ini akan menjadi alat ukur untuk kondisi umat beragama dan demokrasi di daerah kita,” ujarnya.
