Lenterakalimantan.com, KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru pada Kamis pagi (8/5/2025).
Rakor TPPS dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, S.Sos, yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS Kabupaten Kotabaru. Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP-PKK, unsur Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPS, para kepala SKPD, camat se-Kabupaten Kotabaru, koordinator penyuluh KB, serta seluruh anggota TPPS.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syairi Mukhlis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penurunan stunting di Kotabaru.
“Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim dan peserta yang hadir. Semoga melalui Rakor ini, semangat kita semakin kuat dan kompak dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kotabaru,” ucapnya.
Syairi juga menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru saat ini berada pada angka 20,1%, sedangkan target nasional tahun 2024 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo adalah 14%. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, target penurunan stunting ditetapkan sebesar 18,8% pada tahun 2025, 14,4% pada tahun 2029, 10% pada tahun 2034, 7,1% pada tahun 2039, dan 5% pada tahun 2045.
“Saya optimis target tahun 2025 akan tercapai, mengingat tim yang kita bentuk hari ini solid dan memiliki semangat yang kuat,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPPPAPPKB Kotabaru, Mansyah, SKM, MM, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan Rakor ini adalah untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan stunting tahun 2025–2029. Fokus utamanya adalah pada kelompok berisiko tinggi seperti ibu hamil, ibu nifas, dan keluarga dengan anak balita, berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi seperti EPPGBM dan data sektoral lainnya.
“Analisis situasi di setiap kecamatan dan desa sangat penting agar permasalahan stunting dapat ditangani secara tepat sasaran,” ujarnya.
