lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia (RI), Hanif Faisol Nurofiq, memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (7/8/2025), di Lapangan Pangkalan Udara (Lanud) Syamsuddin Noor, Banjarbaru.
Apel diikuti ratusan relawan dari berbagai unsur, seperti TNI/Polri, Pertamina, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, dan kelompok masyarakat lainnya. Hadir mendampingi Menteri Hanif, Gubernur Kalsel, HMuhidin, dan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan.
Sebelum apel dimulai, Menteri Hanif bersama Gubernur Muhidin dan Kapolda Rosyanto Yudha meninjau kesiapan barisan pasukan menggunakan kendaraan taktis.
Gubernur Kalsel menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri LH dalam memimpin apel dan peninjauan lapangan. Ia menyebut bahwa di wilayah Banjarbaru dan Martapura ditemukan beberapa titik api (hotspot) serta indikasi pembukaan lahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri LH yang memimpin apel siaga. Kami juga sudah meninjau langsung ke lapangan. Jika ada masyarakat yang membuka lahan secara ilegal, akan ditindak tegas oleh aparat,” ujar Gubernur Muhidin.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kalbar dan Kalteng saat ini mengalami kebakaran parah. Sementara Kalsel mendapat berkah hujan selama dua hari terakhir, yang diharapkan bisa mengurangi risiko karhutla.
“Saya dengar Kalbar dan Kalteng sudah melakukan modifikasi cuaca. Mudah-mudahan hujannya bisa sampai ke sini juga,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyebut karhutla sebagai bencana serius yang berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara luar biasa, terpadu, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Hanif mengingatkan bahwa musim kemarau belum berakhir dan diperkirakan memuncak pada Agustus hingga Oktober 2025, menurut data BMKG. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan.
“Pertama, tingkatkan deteksi dini dan respons cepat. Kedua, lakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran. Ketiga, perkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, pelaku usaha, dan masyarakat,” ungkap Hanif.
Ia juga menegaskan bahwa perusahaan pemilik konsesi memiliki tanggung jawab mutlak mencegah karhutla di wilayahnya. Pemerintah, katanya, telah menyegel 27 perusahaan yang terbukti lalai.
Menteri Hanif juga mendorong masyarakat untuk tidak membakar lahan dan segera melaporkan kejadian karhutla di wilayah masing-masing. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar ada efek jera,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Juru Bicara Kantor Staf Presiden Ujang Komarudin, Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan Yudho Shekti Mutiko, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurrullah, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Ahmad Ahsan, dan jajaran Forkopimda lainnya.
Sebagai catatan, berdasarkan data Kementerian LHK, sejak 1 Januari hingga 22 April 2025, total luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 3.207 hektare, terdiri dari 1.227 hektare lahan gambut dan 1.980 hektare lahan mineral.
Sumber : Wasaka
Editor : Tim Redaksi
