lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, meninjau lokasi pengungsian dan dapur umum yang berpusat di Puskesmas Desa (Puskesdes) Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sebagai bagian dari penanganan kondisi darurat bencana banjir, Minggu (4/1/2026).
Dalam kunjungannya, Gus Ipul mengatakan bahwa keberadaan dapur umum dan tempat pengungsian merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, serta didukung oleh TNI dan Polri.
Ia menjelaskan, pada masa kedaruratan, pemerintah menyediakan berbagai dukungan logistik bagi para pengungsi. Seperti makanan siap saji, pakaian, tenda, kasur, serta kebutuhan dasar lainnya.
Bantuan tersebut diberikan untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi hingga memasuki tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.
“Setiap masa kedaruratan, kami memang menyiapkan dukungan logistik agar kebutuhan dasar pengungsi dapat dipenuhi,” katanya kepada awak media.
Selain bantuan logistik, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Baik rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Bantuan tersebut diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial menjalankan arahan Presiden terkait santunan bagi korban bencana. Ahli waris korban meninggal dunia akan menerima santunan sebesar Rp15 juta, sementara korban luka berat mendapatkan santunan sebesar Rp5 juta sebagai bentuk tali asih.
“Kami juga menyiapkan dukungan khusus bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia sesuai dengan kebutuhan mereka,” tambahnya.
Pemerintah menyiapkan bantuan pada masa rekonstruksi. Bantuan perbaikan rumah akan disesuaikan berdasarkan hasil asesmen Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Jika memang dibutuhkan, akan disiapkan hunian sementara untuk menunggu rumah yang rusak berat dibangun kembali,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Sosial RI juga akan memberikan bantuan pembelian isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga. Pemerintah melalui Kementerian Sosial turut menyalurkan bantuan kebutuhan hidup, terutama untuk lauk pauk, sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan.
Setelah tahapan tersebut, akan dilakukan asesmen lanjutan untuk memberikan dukungan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga.
Terkait penyaluran bantuan, Mensos menegaskan bahwa seluruh bantuan pemerintah, termasuk dari Kementerian Sosial, disalurkan setelah melalui proses asesmen dan verifikasi bersama antara pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyaluran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan bupati atau wali kota.
“Setelah proses verifikasi dan penandatanganan selesai, kami akan menyalurkan bantuan sesuai hasil asesmen,” pungkasnya.
Editor: Rizki
