lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Minimnya anggaran yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kalsel. Hal ini muncul dalam Rapat Pelaksanaan Program Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026, Rabu (4/3/2026), di ruang rapat Komisi IV Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat No.18, Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi IV, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengungkapkan keprihatinannya karena pagu anggaran Dinas Sosial hanya sebesar Rp69 miliar akibat efisiensi. Anggaran tersebut dianggap sangat minimal dibandingkan dengan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sosial masyarakat.
“Yang disampaikan rekan-rekan Dinas Sosial menjadi atensi kami untuk diperjuangkan dalam rapat anggaran nanti. Baik anggaran reguler maupun perubahan, jangan dikurangi untuk program sosial kemanusiaan karena menyentuh langsung masyarakat,” tegas H Gusti Iskandar, yang juga Ketua PMI Provinsi Kalsel.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, efisiensi boleh diterapkan pada kegiatan seremonial, namun tidak untuk program sosial kemanusiaan.
“Program kemanusiaan sungguh-sungguh menjadi kebutuhan masyarakat. Efisiensi untuk kegiatan seremonial boleh, tapi untuk sosial kemanusiaan jangan dikurangi,” ujarnya.
Ke depan, H Gusti Iskandar berharap Dinas Sosial dapat menyusun kebutuhan dasar masyarakat Kalsel, termasuk estimasi anggaran yang diperlukan.
“Data kemiskinan di Kalsel sudah cukup memprihatinkan. Program sosial kemanusiaan harus tetap dijalankan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi
