lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar rapat koordinasi mingguan bersama seluruh perangkat daerah di Aula Barakat lantai 2 Martapura, Senin (18/5/2026).
Rapat dipimpin langsung Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, dengan agenda pembahasan sejumlah program prioritas daerah, mulai dari percepatan program intervensi, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga penataan aset daerah.
Dalam arahannya, Saidi meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempercepat pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
“Program-program intervensi benar-benar dipercepat dan tepat sasaran, sekaligus optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain membahas percepatan program, rapat tersebut juga mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah dinas hingga April 2026. Persoalan stunting turut menjadi perhatian karena angkanya masih berada di kisaran 23,87 persen.
Pembahasan lainnya mencakup penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang telah dimulai sejak April lalu. Seluruh SKPD diminta mengevaluasi program dengan capaian rendah serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
“Agar menindaklanjutinya hingga ke tingkat staf dan memastikan program produktif serta langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Saidi juga meminta dukungan seluruh perangkat daerah terhadap survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pegawai diminta mengisi survei secara objektif, jujur, dan tanpa intervensi.
Menurutnya, hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar.
Penertiban aset daerah juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Seluruh SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data, serta memastikan aset tercatat sesuai kondisi riil.
“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik, dan hukum aset daerah,” tegasnya.
Saidi turut menekankan tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai dari transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi hingga manajemen risiko.
“Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” harapnya.
Selain evaluasi program, Pemkab Banjar juga berencana memperluas pembangunan infrastruktur dasar, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni dan peningkatan penerangan jalan bagi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD, serta kepala bagian lingkup Setda Banjar.
Editor: Tim Redaksi
