lenterakalimantan.com, BANJARMASIN – Gelombang aksi mahasiswa kembali terjadi di Kalimantan Selatan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel turun ke jalan dan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Senin (15/06/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WITA tersebut diwarnai orasi secara bergantian, menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam aksinya, massa juga menuntut kehadiran anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Namun, hingga aksi berlangsung, tidak ada satu pun perwakilan DPR RI yang hadir menemui massa.
Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Selatan akhirnya turun langsung untuk menemui peserta aksi, dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK bersama beberapa anggota dewan lainnya. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo dan Alpiya Rahman.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:
- Menuntut pemerintah untuk segera menghentikan realisasi program makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih.
- Mendesak pemerintah pusat segera membatalkan kenaikan BBM dan kebutuhan pokok yang dinilai sangat mencekik perekonomian rakyat.
- Menolak rencana revisi Undang-Undang Polri.
- Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan kesejahteraan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil.
Mahasiswa menilai berbagai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat serta belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
Salah satu perwakilan mahasiswa yang berorasi sempat mempertanyakan kehadiran perwakilan dari anggota DPR RI Dapil Kalsel, yang sebelumnya sudah menerima surat pemberitahuan.
“Padahal dalam surat pemberitahuan yang kami sampaikan, tertulis bahwa kami juga menuntut kehadiran perwakilan dari anggota DPR RI, selain Ketua DPRD Kalsel,” tegasnya di hadapan para peserta aksi.
Rapor Merah untuk Kinerja Pemprov Kalsel
Selain menyampaikan tuntutan melalui orasi, mahasiswa juga memasang sebuah poster berukuran besar di pagar DPRD Kalsel sebagai bentuk kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Poster yang menyerupai lembar rapor tersebut memuat penilaian terhadap berbagai aspek tata kelola pemerintahan, yang oleh mahasiswa diberi predikat “Tidak Lulus”.
Dalam rapor tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah indikator, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan, hingga lingkungan dan infrastruktur.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, mahasiswa menilai masih terdapat persoalan terkait pencegahan politik dinasti dan nepotisme, pengelolaan konflik kepentingan, serta transparansi anggaran publik.
Sementara pada sektor pelayanan publik dan kesejahteraan, demonstran menyoroti pemerataan layanan kesehatan, akses pendidikan dan revitalisasi sekolah, serta upaya penanggulangan kemiskinan.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian utama, di antaranya terkait pengawasan aktivitas pertambangan, penanganan deforestasi dan krisis ekologis, hingga pengelolaan kawasan Pegunungan Meratus.
Selain itu, mahasiswa menilai masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pedalaman.
Hingga menjelang sore, poster evaluasi tersebut masih terpasang di depan Gedung DPRD Kalsel dan menjadi perhatian peserta aksi maupun masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan kondusif meski diwarnai penyampaian aspirasi secara tegas.
Bagian dari Penolakan Rakyat terhadap Sejumlah Kebijakan Pemerintah
Sebelumnya, aksi direncanakan berlangsung pada Jumat (12/06/2026) lalu, atau bersamaan dengan aksi yang digelar oleh BEM Universitas Indonesia (UI) di pusat Kota Jakarta.
Namun, rencana itu dibatalkan dan aksi akhirnya digelar pada hari ini, Senin (15/06/2026), dengan pengawalan dari aparat kepolisian dari Polda Kalimantan Selatan dan Polres jajaran.
Selain Banjarmasin, sejumlah daerah juga terpantau menggelar aksi serupa, di antaranya Medan, Semarang, dan Bandung.
Editor: Rizki
