lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud (Harum), meminta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi berbagai persoalan strategis yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Dampak gejolak geopolitik global yang memicu perlambatan ekonomi, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan, kenaikan harga BBM nonsubsidi, hingga maraknya peredaran narkoba menjadi isu yang harus ditangani sejak dini.
Penegasan itu disampaikan Rudy Mas’ud saat memimpin Rapat Forkopimda Kalimantan Timur Tahun 2026 bertema “Isu Strategis Daerah dan Antisipasi Forkopimda” di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (30/6/2026).
Menurut Rudy, dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah telah memberikan dampak terhadap perlambatan ekonomi, baik secara nasional maupun di daerah. Kondisi tersebut turut diperburuk oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berdampak pada meningkatnya biaya hidup masyarakat.
Ia menjelaskan, pelemahan rupiah menyebabkan biaya impor barang dan bahan baku semakin tinggi. Sementara itu, Kalimantan Timur masih bergantung pada pasokan berbagai kebutuhan pokok dari luar daerah sehingga tekanan ekonomi menjadi semakin terasa.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mencermati potensi PHK di sektor pertambangan batu bara sebagai dampak penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan pemerintah pusat. Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara diperkirakan menjadi wilayah yang paling terdampak.
“Tujuan kita jelas, menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi hak-hak pekerja, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia juga mengingatkan agar dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak memicu lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang berpotensi menyebabkan kelangkaan. Karena itu, pengawasan distribusi serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM harus diperketat.
“Kita harus bergerak lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengantisipasi masalah ini. Jangan tunggu masalahnya membesar baru kita tangani,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Rudy menilai Kalimantan Timur sebagai daerah strategis dengan potensi sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut juga diiringi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan bersama.
Selain isu ekonomi, rapat turut membahas persoalan peredaran narkoba, konflik agraria, aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam, sengketa batas wilayah antara Kabupaten Kutai Timur dan Berau, hingga upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendampingan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian.
Terkait pemberantasan narkoba, Rudy mendukung arahan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro agar perang terhadap narkoba diwujudkan melalui gerakan nyata.
Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan menyatakan sikap anti narkoba, tetapi harus dibarengi kampanye “Tolak Narkoba” yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga.
“Kalau semua berkata tidak, maka ruang peredaran narkoba akan semakin menyempit. Karena itu, mari bersama kita tolak narkoba,” katanya.
Rudy juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik sebagai modal utama pembangunan daerah. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.
“Mari kita jaga Kaltim agar tetap kondusif. Stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan akan menjadi fondasi pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur. Terima kasih atas semua saran dan masukannya,” pungkasnya.
Rapat Forkopimda tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Danrem 091/ASN Brigjen Anggara Sitompul, Kepala BIN Daerah Kaltim, Kepala BNN, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta jajaran Forkopimda lainnya. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni bertindak sebagai moderator rapat.
