lenterakalimantan.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin mengubah cara penanganan kesehatan masyarakat dari yang bersifat kuratif menjadi lebih preventif. Melalui pemanfaatan data BPJS Kesehatan hingga tingkat kabupaten dan kota, pemerintah menargetkan pencegahan penyakit berisiko tinggi seperti jantung dan kanker dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Isi Berita:
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat membuka Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (1/7/2026).
Menurut Sri Wahyuni, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia mengusulkan agar forum serupa pada tahun mendatang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur sehingga evaluasi pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat diketahui secara menyeluruh.
“Report dari BPJS Kesehatan tidak hanya diketahui oleh pemerintah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten dan kota, sehingga masing-masing daerah memahami potret pelaksanaan BPJS Kesehatan di wilayahnya,” ujarnya.
Sri Wahyuni juga meminta BPJS Kesehatan menyajikan data yang lebih rinci hingga tingkat daerah, khususnya mengenai sebaran penyakit dengan angka kasus tinggi, seperti penyakit jantung, kanker, dan penyakit kronis lainnya.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pencegahan yang lebih efektif melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan rumah sakit.
“Kita ingin mengetahui daerah mana yang memiliki kasus penyakit jantung paling tinggi. Apakah Balikpapan, Samarinda, atau Berau. Dari situ bisa dianalisis penyebabnya, apakah dipengaruhi pola hidup, konsumsi, atau faktor lain, sehingga langkah pencegahan bisa lebih fokus,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan dr Herman Dinata Mihardja mengatakan forum tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sekaligus mempererat kemitraan dalam penyelenggaraan Program JKN.
Ia mengungkapkan, Program JKN yang kini memasuki tahun ke-13 telah mencatat capaian kepesertaan nasional hingga 99 persen, sebagai hasil kerja sama seluruh pihak.
“Secara nasional kepesertaan JKN sudah mencapai 99 persen. Ini merupakan capaian yang sangat luar biasa dan menjadi hasil kerja bersama seluruh pihak,” katanya.
Apresiasi juga disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur HM Darlis Pattalongi. Ia berharap forum komunikasi tersebut mampu menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami berharap forum komunikasi dan forum kemitraan ini benar-benar menjadi sarana untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tuturnya.
Forum turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, jajaran Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, perwakilan rumah sakit daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
