lenterakalimantan.com, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar bergerak cepat menangani kematian massal ikan yang mencemari aliran Sungai Arfat di Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul, Kamis (9/7/2026).
Sejumlah SKPD langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi bangkai ikan, pengambilan sampel kualitas air, serta menyiapkan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
Langkah tersebut dilakukan menyusul banyaknya bangkai ikan yang menumpuk di sungai akibat terbawa arus, yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, mengatakan pemerintah daerah turut prihatin atas kejadian tersebut. Berdasarkan informasi dari pemerintah desa dan masyarakat, peristiwa serupa disebut hampir terjadi setiap tahun.
“Penanganan awal sudah kami lakukan bersama beberapa SKPD. Selanjutnya, seluruh instansi terkait akan kami kumpulkan untuk menyusun langkah penanganan agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak pencemaran sungai turut dirasakan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk itu, Pemkab Banjar telah berkoordinasi dengan PDAM guna membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Kami berharap PDAM dapat segera membantu pemenuhan kebutuhan air bersih warga terdampak,” katanya.
Ambil Sampel Kualitas Air, Tim Telusuri Penyebab Kematian Massal Ikan
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar, Sutiyono, menjelaskan bahwa pihaknya bersama instansi terkait langsung turun ke lapangan untuk menangani dampak kejadian sekaligus menelusuri penyebab kematian massal ikan.
Menurutnya, tim telah mengambil sampel kualitas air yang akan diuji di laboratorium DPRKPLH yang telah terakreditasi. Hasil pemeriksaan diperkirakan akan diketahui dalam waktu sekitar dua hari.
“Hari ini kami mengambil sampel kualitas air. Nanti hasilnya akan diketahui apakah penyebabnya karena debit air yang menurun atau ada faktor lainnya,” jelasnya.
Sutiyono menambahkan, dugaan sementara mengarah pada penurunan debit air. Namun demikian, penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium sebelum pemerintah menentukan langkah penanganan lanjutan.
Dalam proses penanganan tersebut, DPRKPLH berkoordinasi dengan sejumlah instansi, di antaranya BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), PDAM, Satpol PP, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa, agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu dan efektif.
Editor: Rizki
