lenterakalimantan.com, KOTABARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Rapat ke-3 Tahun Sidang 2026/2027 dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotabaru, Senin (24/8/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti. Rapat turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru H. Eka Saprudin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 disampaikan langsung oleh Sekda H. Eka Saprudin. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada skala prioritas program, kegiatan, dan plafon anggaran yang telah disepakati dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yakni “Kotabaru Hebat (Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah, dan Tangguh), Maju dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Penyesuaian anggaran juga mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah hingga Semester I 2026 dan proyeksi pendapatan hingga akhir tahun anggaran.
“Rancangan Perubahan APBD ini masih memerlukan pemikiran konstruktif serta koreksi dari pihak legislatif. Demi meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran, pemerintah daerah mengharapkan masukan dari DPRD guna optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan fasilitas publik,” kata Eka Saprudin.
Dalam Nota Keuangan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Kotabaru pada Rancangan Perubahan APBD 2026 dirancang sebesar Rp2.842.439.067.553. Penyesuaian target tersebut didasarkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi berdasarkan evaluasi Semester I, serta penyesuaian alokasi dana transfer pemerintah pusat, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp3.783.115.914.359. Alokasi belanja diarahkan untuk sejumlah kebutuhan, antara lain pergeseran anggaran akibat penyesuaian pendapatan, dukungan terhadap program strategis nasional dan provinsi, percepatan target RPJMD 2025–2029, peningkatan operasional SKPD, serta pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Belanja juga mencakup penyediaan fasilitas umum, penyesuaian belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, dana desa, serta alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Rincian belanja disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Nasional.
Adapun pembiayaan netto dirancang sebesar Rp940.676.846.806. Sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Kalsel dan BPR Kotabaru.
Mengakhiri penyampaiannya, Eka Saprudin mengimbau seluruh kepala SKPD untuk segera menyiapkan langkah strategis guna mempercepat pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan dan penyediaan sarana serta prasarana umum diharapkan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.
Editor: Tim Redaksi
