lenterakalimantan.com, BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan pendidikan, terutama Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Ketua Komisi III DPRD Barsel, H Sudiarto, SE, menegaskan pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pendataan penerima, proses penyaluran hingga pemanfaatan dana di setiap satuan pendidikan.
Menurutnya, dana PIP merupakan hak siswa yang memenuhi kriteria penerima. Karena itu, bantuan tersebut tidak boleh dialihkan, dipotong, maupun digunakan untuk kepentingan lain di luar ketentuan.
“Program-program tersebut memiliki tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu memenuhi kebutuhan sekolah maupun siswa. Karena itu, pelaksanaannya perlu diawasi agar tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penerima,” ujar Sudiarto kepada awak media, Minggu (8/11/2026).
Ia mengaku tidak ingin kembali muncul persoalan yang membuat orang tua siswa harus mengadu ke DPRD akibat dugaan penyalahgunaan dana bantuan pendidikan oleh oknum kepala sekolah maupun tenaga pendidik.
“Jangan sampai ada lagi orang tua siswa yang datang mengadu ke DPRD karena hak anaknya tidak diterima atau dana bantuan pendidikan diduga digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Dana tersebut harus benar-benar sampai kepada siswa penerima,” tegasnya.
Selain pengawasan penyaluran PIP, Sudiarto juga meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana BOS dan bantuan pendidikan lainnya.
Ia menekankan, setiap indikasi penyimpangan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan bantuan pendidikan.
“Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya membantu dunia pendidikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan sekolah dan hak para siswa,” pungkasnya.
