lenterakalimantan.com, BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel), Muhammad Syarifuddin, mendorong penguatan tata kelola data dan integrasi sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, konektivitas dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Syarifuddin saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang diselenggarakan Diskominfo Provinsi Kalsel di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).
Rakerda yang berlangsung selama dua hari, 17-18 November 2026, tersebut mengusung tema “Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan” dan diikuti perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalsel.
Dalam arahannya, Syarifuddin mengungkapkan bahwa pemerataan akses digital masih menjadi tantangan di Kalimantan Selatan. Sejumlah wilayah masih belum terjangkau sinyal, akses internet terbatas, serta jaringan intra pemerintah belum berfungsi secara optimal.
Karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur dan pemerataan akses internet hingga tingkat kabupaten dan kota perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, pengembangan aplikasi pemerintahan juga harus mengacu pada arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perangkat daerah diminta mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun serta menghindari pengembangan aplikasi dengan fungsi serupa.
“Di atas fondasi itu, pengembangan aplikasi perlu mengikuti arsitektur dan peta rencana SPBE. Saya meminta perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun, menghentikan pengembangan yang berfungsi sama, dan mengarahkannya pada layanan yang saling terhubung. Kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat bertukar data,” ujar Syarifuddin.
Selain integrasi aplikasi, ia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola data melalui penguatan kebijakan Satu Data Indonesia, standardisasi dan validasi data, pemanfaatan statistik sektoral, serta penerapan mekanisme berbagi pakai data antarperangkat daerah.
Menurutnya, keseragaman dan keakuratan data sangat penting untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan menghasilkan informasi yang konsisten.
“Jangan sampai perencanaan dan evaluasi menghasilkan kesimpulan yang berbeda hanya karena angka yang dipakai tidak sama,” tegasnya.
Syarifuddin juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan penguatan keamanan sistem elektronik dan pelindungan data pribadi masyarakat. Manajemen risiko, peningkatan kesadaran keamanan siber bagi aparatur, serta kesiapan dalam menangani insiden keamanan digital harus menjadi bagian dari pengembangan layanan pemerintahan.
“Semakin banyak layanan yang kita pindahkan ke ruang digital, semakin besar pula tanggung jawab kita menjaganya. Penguatan keamanan sistem elektronik, pelindungan data pribadi masyarakat, manajemen risiko, kesadaran keamanan siber aparatur, serta kesiapan menangani insiden perlu berjalan bersamaan dengan pengembangan layanannya, bukan menyusul kemudian,” jelasnya.
Di sisi lain, penguatan komunikasi publik juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pemerintahan digital. Keterbukaan informasi publik, keterpaduan penyebarluasan informasi pemerintah, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta penanganan informasi yang tidak benar perlu dikelola secara terintegrasi.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi pemerintahan yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Syarifuddin menegaskan, transformasi digital merupakan bagian dari reformasi birokrasi daerah. Keberhasilannya tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan yang dirasakan masyarakat.
“Tentu kami menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah, dan keberhasilannya kami ukur dari mutu pelayanan publik serta kemudahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari jumlah aplikasi yang dibangun. Dinas Komunikasi dan Informatika kami tugaskan menjadi koordinator penyelenggaraannya, bersama perangkat daerah dan pemerintah kabupaten serta kota, dan setiap kendala dapat disampaikan melalui dinas tersebut untuk kami tindak lanjuti,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur agar mampu mengoperasikan dan mengelola sistem pemerintahan digital secara optimal.
“Karena sistem yang baik tetap memerlukan petugas yang memahami cara menjalankannya,” tegas Syarifuddin.
Rakerda tersebut juga diisi dengan sejumlah pemaparan materi terkait pemerintahan digital, di antaranya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan.
Usai membuka kegiatan, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin didampingi Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, menyerahkan plakat kepada perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.
Editor : Tim Redaksi


