lenterakalimantan.com, BARABAI – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) bersama Forkopimda Kabupaten HST melakukan audiensi terkait berbagai permasalahan hukum di daerah. Dalam agenda itu disambut Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI di Aula Nakula Gedung Kemenko Polhukam, Selasa (24/5/2022).
Rombongan yang dikoordinatori oleh Bupati Hulu Sungai Tengah H Aulia Oktafiandi ini, dihadiri juga anggota Forkopimda HST lainnya seperti Ketua DPRD HST, Kajari HST, Dandim 1002 HST, dan turut hadir juga Pj Sekda HST, Serta Kepala Badan Kebangpol HST.
Dalam Audiensi tersebut, Bupati HST menyampaikan berbagai macam persoalan hukum di daerah dan salah satu nya juga menyampaikan inovasi Kabupaten HST dalam penanganan persoalan hukum dengan telah didirikannya Rumah Restorative Justice di Kabupaten HST.
“Sebagaimana kita ketahui bersama di tiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai berbagai macam persoalan hukum, namun kami menilai dengan melihat kearifan lokal, ada masalah-masalah tertentu yang sebenarnya bisa diselesaikan cukup di tingkat masyarakat desa tanpa harus ke ranah pengadilan negeri,” terang Bupati.
Lebih lanjut, melihat hal tersebut dengan inisiasi dari Kejari HST ,kemudian pihaknya membentuk Rumah Restorative Justice di desa-desa sebagai wadah bagi masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya yang berupa tindak pidana ringan.
Kajari HST menambahkan, bahwa memang ada masalah-masalah yang kriterianya tidak perlu sampai dibawa ke ranah pengadilan dan ini sangat relevan sekali di Kabupaten HST.
“Dimana kearifan lokal setempat sesuai dengan semboyan Murakata, mufakat rakat dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah,” tambahnya.
Ditambahkan, dasar hukum dari Kajari dalam melaksanakan restorative justice, yakni penyelesaian perkara dicoba diselesaikan diluar jalur pengadilan adalah dari peraturan jaksa agung, surat jaksa agung muda, sampai surat edaran jaksa agung yang terakhir tanggal 10 Februari 2022.
Sementara itu, Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, sangat menyambut baik dan mengapresiasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah terutama dalam hal dibentuknya Rumah Restorative Justice di desa-desa ini.
“Kami sangat apresiasi dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena mampu membentuk Rumah Restorative Justice ini,” terangnya.
Lebih lanjut, Kemenko Polhukam juga mengambil hal tersebut sebagai satu topik bahasan yang sangat penting. Sehingga, pihaknya melakukan beberapa kegiatan baik itu berupa forum-forum diskusi, koordinasi, maupun persiapan bahkan nanti pihaknya berencana membuat semacam kelompok kerja di tingkat Nasional.
Rumah Restorative Justice di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri saat ini tercatat sudah tiga kali berhasil menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa dengan tindak pidana ringan.
Acara ditutup dengan foto bersama dan penyerahan cinderamata dari Bupati Hulu Sungai Tengah kepada Deputi III bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam RI. (ID)
