lenterakalimantan.com, MARABAHAN – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Barito Kuala, Kamis (19/01/2023).
Mereka yang hadir berjumlah 15 orang yang terdiri dari para anggota Komisi I serta staf Sekretariat DPRD dan Satpol-PP Provinsi Kalsel.
Kehadiran rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosani ini disambut Kasatpol-PP dan Damkar Batola Dahtiar Fajar SSTP MSi dan Sekretaris Hj Sri Wahidah SAP MM beserta seluruh jajaran.
Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ini dalam rangka monitoring kesiapan Satpol-PP dan Linmas menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Jadi kehadiran kami untuk mengetahui kesiapan Satpol-PP dan Linmas dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024 termasuk pembentukan linmas desa/kelurahan di masing-masing kecamatan,” papar pimpinan rombongan Komisi I DPRD Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria.
Dalam kaitan pembentukan linmas desa/kelurahan ini, Siti Noortita Ayu Febria juga menanyakan ada tidaknya dukungan anggaran baik kabupaten, provinsi, maupun yang berasal dari anggaran lainnya.
Di kesempatan pertemuan, Noortita juga menyinggung perlunya pengaktifan Satpol-PP di perbatasan-perbatasan. Mengingat wilayah Batola yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas (Kalteng).
H Sahrujanii dalam pertemuan menanyakan penerapan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 terutama dari aspek linmas yang keberadaannya di desa penting kendati menyangkut anggaran sering menjadi persoalan.
Menyinggung anggaran linmas desa, Sahrujani berpandangan, bisa dikoordinasikan ke Kemendes PDTT. Agar alokasi tahun 2024 memungkinkan melalui dana desa. Sementara untuk kelurahan sepertinya memungkinkan melalui APBD.
Khusus menyangkut optimalisasi peran dan fungsi linmas, pria berkaca mata itu menyatakan, bisa difokuskan di Satgas Linmas atau di Pol-PP kabupaten/kota jika memang anggaran disediakan daerah.
Kasatpol-PP dan Damkar Batola, Dahtiar Fajar memaparkan, kesiapan Batola dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah membentuk linmas desa dan kelurahan yang per desa/kelurahannya berjumlah 10 orang.
Selain membentuk linmas desa/kelurahan, tambah Fajar, Satpol-PP dan Linmas Batola pada tahun 2023 ini akan menyelenggarakan beberapa kali rakor bagi para camat, forkopimcam dan pihak terkait.
Sementara bagi anggota linmas desa/kelurahan yang terdapat di 17 kecamatan akan diberikan pelatihan dasar (latsar).
“Untuk rakor dan pelatihan dasar ini dialokasikan anggaran tersedia sekitar Rp280 juta. Semoga melalui anggaran ini kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan optimal,” harap Fajar.
Kabid Linmas Satpol-PP Batola, Sarbandi menambahkan, keberadaan linmas desa/kelurahan sebenarnya memiliki fungsi yang sangat komplit.
Mereka bukan saja berperan ketika pelaksanaan pemilu namun juga menjadi garda terdepan jika terjadi persoalan kemasyarakatan maupun musibah bencana alam dan sejenisnya.
Mengingat pentingnya peran linmas ini, Sarbandi berharap, ke depan keberadaan linmas desa/kelurahan ini menjadi pertimbangan bersama terkait fasilitas dan pendapatannya.
Maulana, Kabid Linmas Satpol-PP dan Damkar Kalsel mengutarakan, sebelumnya linmas berada di Kesbangpol dan baru di tahun-tahun terakhir ditempatkan di lingkup Satpol-PP sehingga anggarannya masih menjadi permasalahan.
Maulana menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi ke Dinas PMD Provinsi menyangkut anggaran ini namun belum menemukan solusi.
Sementara untuk kabupaten/kota PMD provinsi tidak memiliki kewenangan mengatur.
